Tantangan Global Pembangunan Berkelanjutan

Sejatinya dengan berakhirnya Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs) pada tahun 2015 ini, masalah kemiskinan, pengangguran, kesetaraan, pencegahan penyakit menular dan peningkatan kesejahteraan penduduk di seluruh dunia telah menunjukkan hasil yang signifikan.
Namun demikian, nampaknya perjuangan untuk mencapai MDGs tersebut masih menyisahkan tantangan yang cukup besar bagi negara-negara di dunia ini terutama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khususnya Indonesia. Betapa tidak, tantangan pembangunan global saat ini masih sangat terasa di berbagai belahan dunia.
PBB mencatat bahwa penduduk dunia akan mencapai sembilan milyar pada pertengahan abad 21 yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar lebih 7.3 milyar jiwa. Permintaan bahan makanan dan bahan bakar semakin meningkat. 54 % penduduk dunia bermukim di perkotaan dan diperkirakan melonjak menjadi 66% pada tahun 2050. Disamping itu, kesenjangan pendapatan semakin meningkat. Kemiskinan dan pengangguran masih mewarnai sebagian besar belahan dunia. Masih sangat terasa ketidaksetaraan dalam setiap dimensi, baik dimensi pendidikan, gender, etnik dan kelompok-kelompok ras. Lebih ironis lagi, sekitar 1,2 miliar penduduk dunia masih hidup tanpa listrik. 2,8 miliar orang masih memasak makanan dengan menggunakan bahan bakar padat. 748 juta orang masih tidak memiliki akses terhadap air minum yang sehat dan aman. Satu miliar orang masih hidup jauh dari akses jalan. Pertumbuhan ekonomi global melambat (hanya 3,4% pada tahun 2014).Pengrusakan lingkungan (hutan dan sumber daya laut/pesisir) masih terjadi dimana-mana. Perubahan iklimdan polusi yang belum teratasi dengan baik. Kepunahan keanekaragaman hayati dan penurunan jumlah sumber daya termasuk energi dan air sudah mulai sangat mengkuatirkan.
Tantangan global yang begitu beranekaragam, memicu PBB melakukan pertemuan akbar pada tanggal 25-27 September 2015 di New York, USA, yang merupakan puncak pertemuan dari berbagai pertemuan sebelumnya. Pertemuan akbar ini bertajukSustainable Development Summit dan dihadiri oleh 193 negara anggota PBB yang melahirkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) atau 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memiliki 169 target capaian. SDGs ini merupakan kelanjutan dari apa yg telah dibangun pada MDGs yang berfokus pada Agenda Pembangunan Global.
MDGs yang akan berakhir pada tahun 2015 ini terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya, yakni; 1.Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4. Menurunkan angka kematian anak, 5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil, 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7. Memastikan kelestarian lingkungan; dan, 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan Agenda Pembangunan Pasca 2015 dan Panduan Pembangunan Berkelanjutan Global dan nasional serta lokal untuk memobilisasi sumber daya ditingkat global, nasional dan lokal serta diharapkan akan terwujud pada tahun 2030. Agenda pembangunan ini merupakan program yang kegiatannya meneruskan agenda-agenda MGDs sekaligus menindaklanjuti program yang pembangunan global yang belum selesai. Diakui oleh berbagai kalangan bahwa agenda tersebut merupakan komitmen yang cukup ambisius bagi anggota PBB.
Untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, maka Presiden Majelis Umum PBB memberikan prasyarat. Prasyarat itu antara lain, 1 .Dunia telah damai dan aman, 2. Menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan, 3.Adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademisi di seluruh dunia.
Agar agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini dapat tercapai secara efektif, maka diharapkan segera lahirnya regulasi dari pemerintah pusat berupa Peranturan Pemerintah (PP) tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut. PP ini sangat mutlak kehadirannya sebagai landasan hukum untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), baik padal level provinsi maupun pada level kabupaten dan kota.Tentunya semuaini bisa tewujud jika disiapkan anggarannya baik pada APBN maupun APBD mulai tahun 2016.
Untuk level lokal, keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota beserta DPRD-nya sangat dibutuhkan untuk memastikan pencapaian tujuan dan penyesuaian yang dibutuhkan berjalan sesuai dengan rencana di daerahnya masing-masing. Di samping itu keterlibatan para stakeholder (masyarakat dan dunia usaha dan seluruh komponen yang ada didalamnya) pada semua level juga sangat signifikan kehadirannya untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) SDGs itu. Wallahualam bissawabe...

Oleh :
Baharuddin Solongi
Ketua Dewan Etik Konsil LSM Indonesia dan Wakil Sekjen KKL Raya