Survei DPI: Masalah Kejahatan Geng Motor Urutan Pertama di Makassar
Wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner dan margin error 4,8 persen.
Penulis: AS Kambie | Editor: Ilham Mangenre
lihat foto
MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-Lembaga survei dan konsultan politik PT Duta Politika Indonesia (DPI) melansir hasil surveinya terkait kondisi keamanan Kota makassar.
"Kondisi keamanan kota Makassar masuk kategori buruk sesuai hasil survei kami," kata Direktur Eksekutif DPI Dedi Alamsyah Mannaroi, Selasa (24/2/2015).
Survei DPI ini dilakukan dilakukan pada 11 - 14 Februari 2015. Metode Multistage Random Sampling, jumlah responden awal 440.
Wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner dan margin error 4,8 persen.
Hasilnya, Dedi memaparkan, sedikitnya ada sekitar 43,9 persen yang menilai buruk, 25,7 persen baik, 14,1 sedang, sangat buruk 7,7 persen, sangat baik 1,1 persen dan ada sekitar 7,5 persen yang tidak tahu/tidak jawab.
Lalu bagaimana dengan kondisi penegakan hukum di Makassar? Menurut Dedi, ternyata ada sekitar 36,1 persen baik, 30,8 persen Buruk, 10,5 persen sedang, 4,5 sangat buruk, 3,0 sangat baik, 15.1 tidak tahu/tidak jawab.
Sementara hasil survei soal kondisi ekonomi di Makassar ada sekitar 52,3 persen yang menyatakan baik, 1,8 persen sangat baik, 15,2 persen Sedang, 18,2 persen Buruk, 5,5 persen Sangat Buruk, 7,0 persen tidak tahu/tidak jawab.
"Untuk hasil survei soal kondisi politik di Makassar sendiri ada sekitar 52,7 persen menjawab Baik, 2,0 Persen Sangat Baik, 14,8 persen Sedang, 10,09 persen buruk, 4,8 persen sangat buruk, 14, 8 persen tidak tahu/tidak jawab," tutur Dedi.
Dedi menambahkan pihaknya juga mencoba untuk menggali soal masalah penting yang ada di Makassar.
"Kenyataannya kriminalitas (kejahatan geng motor) ada di urutan pertama. Ada sekitar 40,09 persen responden yang Kriminalitas (Kejahatan Geng Motor) adalah masalah penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
soal macet ada di urutan kedua dengan presentase 25,05 persen, masalah sampah 20,14 persen, sekolah/pendidikan mahal 10,03, Sembako Mahal 3 persen dan tidak tahu/tidak jawab 1,69 persen," jelas Dedi. (*)
Berita Terkait
