ACC: Soal Geng Motor Wali Kota Makassar Tak Perlu Belajar ke Hongkong

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktivis menilai Wali Kota Makassar Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Kapolrestabes Makassar Kombespol Fery Abraham keterlaluan dan salah kaprah, berangkat ke Hongkong dengan alasan untuk mempelajari cara memberantas geng motor.

"Jangan mi terlalu berlebihan, Pak Wali (Danny) jangan belajar boros anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak substansi dan tidak berdampak positif untuk membangun kota makassar. Masalah geng motor sudah pasti berbeda di Hongkong dengan geg motor yang ada di Makassar," kata Kordinator Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Muthalib, Selasa (14/10/2014).

Lagi pula, kata Abdul Muthalib, cukup banyak ahli sosial di Makassar, apalagi di Indonesia yang pasti punya solusi untuk mengatasi geng motor.

"Pertanyaan untuk apa belajar ke Hongkong, apakah dengan ke Hongkong bisa mengatasi geng motor di Makassar. Rasa-rasanya tidak tepat jika Pak wali melakukan hal tersebut," Thalib sapaan Abdul Muthalib menambahkan.

Direktur Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi non-Pemerintah (FIK-Ornop) Sulsel, Asram Jaya, juga menyorot keberangkatan Danny dan Fery ke Hongkong atas alasan geng motor

"Seolah-olah dengan belajar ke Hongkong untuk mengatasi Aksi geng motor, polisi tidak memahami peta dan kondisi kemananan di wilayahnya terkesan lebay.

Wali kota juga harus sadar menyangkut proporsi kewenangan pemerintah daerah dalam Hal menciptakan rasa aman, jangan sampai peran dan tanggungjawab polisi yang coba diperankan," kata Asram Jaya, Selasa (14/10) siang.

Menurut Asram, aksi geng motor di Makassar sesungguhnya sudah teridentifikasi masalah dan polanya. "Ini soal keseriusan polisi untuk menindaki dan menyelesaikannya," tegasnya.

Gratifikasi

Hal lain menurut Asram, dana dan interaksi Danny dan Fery ke Hongkong perlu dipertanyakan. Jangan sampai ada maksud lain yang menyeleweng.

Apalagi kalau tidak jelas sumber dana perjalanan, biaya fasilitas penginapan hotel, makan minum dan lainnya. Memang, kata Asram, setiap rangkaian dinas keluar kota ada ongkos dinasnya.

Namun, bisa terjadi gratifikasi jika Danny memakai uang pribadi untuk memberi atau menyuguhkan berbagai materi atau fasilitas kepada Fery Abraham yang juga aparat negara dan sebaliknya. Pemberian dengan maksud tertentu.

"Ini bisa kategori gratifikasi. Di atas 500 ribu itu sudah bisa gratifikasi.
Bahaya ini DP, sudah berani main api," ungkap Asram Jaya. (*)