Penerimaan CPNS 2013
BKD Jeneponto Bentuk Tim Verifikasi Honorer K2
Hal ini diutarakan Syarif saat menerima pengunjuk rasa puluhan honorer k2 yang tidak lulus di kantor Bupati Jeneponto
Penulis: Waode Nurmin | Editor: Suryana Anas
JENEPONTO,TRIBUN-TIMUR.COM- Kepala BKD Jeneponto, Syarif Patta rencananya akan membentuk tim verifikasi data kelulusan honorer k2. Hal ini diutarakan Syarif saat menerima pengunjuk rasa puluhan honorer k2 yang tidak lulus di kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Daeng Paseang, Senin (24/2/2014).
"Sampai sekarang surat resmi dari Menpan RI belum ada dan belum saya terima. Tapi dalam waktu dekat saya akan menyurat ke Menpan dan membuat tim verifikasi data K2," ujarnya.
Jika sebelumnya pengumuman K2, pemerintah setempat menerima surat resmi dari BKN dan Menpan, tahun ini Pemkab Jeneponto sama sekali tidak menerimanya. Sehingga proses konsultasi dan koordinasi ke pemerintah pusat tidak ada.
Para pengunjuk rasa yang sempat memacetkan jalan poros Jeneponto hingga 1 km ini meminta agar Pemerintah Kabupaten Jeneponto merevisi data honorer K2 yang dinyatakan lulus.
"Kami minta kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini Pemkab Jeneponto dapat melihat langsung hasil ujian tenaga honorer K2 Jeneponto yang dilaksanakan TIM Panselnas yang bersifat obyektif, terbuka dan transparan dengan berpedoman kepada (pola scoring) dipending atau direvisi) dan melakukan ceklist kelulusan sesuai tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang," ujar Koordinator aksi, Rajamuddin, tenaga honorer Dishub Jeneponto ini.
Olehnya, pengunjuk rasa ini meminta Pemkab Jeneponto dan Menpan RI untuk melakukan penambahan formasi tenaga honorer K2 Jeneponto sebanyak 30 persen.
"Permintaan kami ini harap disikapi secara serius dalam waktu 5x24 jam, sebab kalau tidak kami akan kembali berunjuk rasa di kantor BKD.
Sementara itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mengatakan kalau pengumuman K2 yang ada di internet itu belum resmi Karena belum ada surat dari Menpan. "Berapa kali saya bilang surat dari BKN dan Menpan belum masuk Ke Pemkab, jadi masalah K2 saya anggap itu pengumuman tidak Jelas atau tidak resmi," kata Iksan yang didampingi Wakil Bupati, Mulyadi Mustamu.(*)