Sambut Arus Balik, Pemkot Siapkan Operasi Yustisi

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM-Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengingatkan kepada seluruh warganya yang mudik bahwa kota Makassar akan kembali sesak pascalebaran atau arus balik nantinya.

Lebih sesak lagi jika pemudik mengajak atau membawa orang dari kampung untuk ikut menetap di Makassar, bisa memicu tambahan kepadatan kota metropolitan ini.

“Ini kita himbau agar lonjakan tambahan populasi penduduk tidak terjadi. Makassar sudah sangat sesak, tentu ini akan menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan bertambah, pengangguran,

kepadatan, kekacauan administrasi penduduk, termasuk masalah–masalah sosial lainnya yang malah akan menambah beban pemerintah,“ kata Ilham di ruang kerjanya, Kantor Balaikota Makassar, Selasa (6/8/2013).

Antisipasi lonjakan penduduk pada arus balik, Ilham yang juga ketua Partai Demokrat Sulsel ini akan memperketat operasi yustisi atau pengawasan terhadap warga yang tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang disahkan oleh pemerintah kota Makassar.

“Sebenarnya, setiap tahun kami lakukan operasi yustisi terhadap setiap pendatang pascalebaran, dan memang banyak yang kita pulangkan. Namun setelah kita evaluasi, itu tidak begitu efektif, karena urban yang datang ke Makassar itu berlangsung setiap saat,

bukan hanya pascalebaran saja. Jadi tetap ada operasi yustisi, serta himbauan kepada warga. Tapi kami juga akan melakukan pemeriksaan administrasi penduduk di waktu–waktu tertentu termasuk melakukan edukasi tentang pentingnya administrasi kependudukan bagi warga yang tinggal di Makassar,“ jelas Ilham.

Mantan calon gubernur Sulsel 2013 ini mengaku telah mengerahkan sejumlah aparatnya, baik itu satpol PP, dinas perhubungan, dinas sosial serta dinas catatan sipil untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap warga pendatang.

“Kami bukan melarang, tapi memang harus dibatasi, warga yang tidak memiliki identitas harus dipulangkan ke daerahnya. Bagaimana kita mau menciptakan kenyamanan serta ketenangan hidup di kota Makassar jika kepadatan tidak bisa di bendung, termasuk kepungan penduduk yang tidak berindentitas yang jelas,“ujarnya. (*)