Subhan Sudah Bosan Jadi Sapi Perah Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM -- Baru dibentuk Juni 2012, lembaga Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sulsel langsung menghentak. Masih lekang dalam ingatan sejumlah orang ketika Ombudsman Sulsel merilis hasil supervisi. Gempar. Ombudsman meliris delapan instansi di jajaran Pemerintah Kota Makassar yang sarat pungli alias pungutan liar. Jagad Makassar pun geger.

Berhari-hari temuan itu menjadi sorotan media. Satu per satu belang instansi pemerintah muncul ke permukaan terutama masalah pelanggaran admistrasi (maladmistrasi) yang menjadikan masyarakat bisa jadi korban.
Perlahan Ombudsman menampakkan taji. Berbagai pengaduan masyarakat langsung ditindaklanjuti seperti pelayanan sejumlah rumah sakit pemerintah yang buruk atau kesewenang-wenangan pihak sekolah memungut biaya pendidikan kepada siswa tidak mampu.

Subhan memang nyaris tak dikenal sebelumnya. Hal itu beralasan sebab Subhan mengaku tidak berasal dari lembaga pemerintah. Dia juga bukan tokoh politik. Pun bukan akademisi yang rajin tampil di media. Dulu, dia hanya menghabiskan lebih banyak waktunya sebagai seorang kontraktor di sejumlah perusahaan.

Jauh sebelum lulus sebagai sarjana di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unhas, Subhan sudah bekerja di berbagai perusahaan baik pelat merah (BUMN) maupun perusahaan swasta. Jasanya banyak digunakan sebagai konsultan atau tenaga ahli, bahkan ia pernah menjadi konsultan di Bank Dunia. “Saya sudah jadi kontraktor sejak semester tiga,” ungkapnya.

Apa penyebabnya? Sebagai kontraktor ia kerap mengaku menjadi "sapi perah". “Tentu bukan rahasia lagi untuk memenangkan sebuah tender misalnya, kontraktor harus nyetor sana-sini,” ungkapnya.

Yang lebih membuatnya terpukul lagi bahwa proyek dengan praktik kotor demikian kebanyakan terjadi pada proyek di intansi-instansi pemerintah.
Berangkat dari kegelisahan itu, pada tahun 2002 ia mendirikan sebuah LSM bernama lembaga sosial peduli penerus bangsa (Lespinusa). Di lembaga ini ia mulai aktif mengadvokasi masyarakat biasa untuk mengakses jaminan kesehatan dan pendidikan.

Selengkapnya baca di edisi cetak hari ini