PLTA Karama Akan Usir Empat Klan dan Menghapus Jejak Sejarah Penting

TRIBUN-TIMUR.COM--Sebuah jejak penting kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Asia ke Nusantara hendak dihapuskan. Alasannya, lembah permai di Tanah Lotong, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tempat ditemukannya situs itu akan ditenggelamkan untuk kepentingan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Pagi itu 10 hari menjelang peringatan ke-67 Kemerdekaan Indonesia. Umbul-umbul warna-warni menghiasi jalanan di Desa Kalumpang, berseling dengan bendera merah putih.

Desa Kalumpang adalah bagian dari Tanah Lotong, sebutan adat untuk lembah yang terletak dekat hulu Sungai Karama. Tanah Lotong meliputi desa-desa di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau di pedalaman Kabupaten Mamuju. Masyarakat setempat menyebut diri sebagai masyarakat adat Tanah Lotong.

Lokasi itu berjarak 135 kilometer dari pusat kabupaten dan provinsi di Mamuju. Sejauh 60 kilometer di antaranya melalui jalan tanah berbatu, melintasi sekitar 20 anak sungai, dan menerobos kanopi hutan.

Tanah Lotong artinya tanah subur. Diberkati dengan sumber mata air bersih yang melimpah dan dipagari bukit dengan hutan yang asri. Masyarakatnya pun hidup damai.

Dari balik dinding Sekolah Dasar Negeri Kalumpang terdengar lantang nyanyian lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Anak-anak itu berlatih untuk menyambut peringatan kemerdekaan.

Lagu syahdu itu seolah dinyanyikan anak-anak Kalumpang untuk menyindir nasib mereka yang sebentar lagi akan terusir. Desa mereka tak lama lagi akan dihapus dari peta.

Pemerintah berencana membangun proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Tanah Lotong dan memindahkan empat klan masyarakat adat meliputi Karama, Karataun, Bonehau, dan Kalumpang. Jumlah warga di lembah ini diperkirakan 20.000 jiwa.

Masyarakat pertama kali mendengar rencana pembangunan PLTA dari Bupati Mamuju Suhardi Duka pada Desember 2011. Mereka menyikapi dengan unjuk rasa ke kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, 14-16 Februari 2012. ”Saat itu kami tidur di halaman kantor gubernur,” kata Pemangku Adat (Tobarak) Desa Kalumpang Silas Paindan (72).

Pada 12 Juli, Universitas Hasanuddin selaku lembaga pengkaji mengundang perwakilan masyarakat adat Tanah Lotong ke Makassar untuk memaparkan soal proyek dan relokasi.”Kami dijanjikan kesejahteraan. Kesejahteraan model apa yang akan diberikan kepada kami? Kami sudah cukup sejahtera,” kata Pemangku Adat Masyarakat Tanah Lotong Robert Eli Sipayo (70). ”Kami mungkin tidak terlalu kaya menurut ukuran orang kota. Tapi tidak ada orang miskin maupun pengangguran. Di sini juga tidak ada pencurian, perampokan, pembunuhan. Kami hidup aman, tenteram, dan damai,” kata dia.

Eli menyayangkan pemerintah tidak mengajak bicara masyarakat sebelum melangkah. Sosialisasi kepada warga dilakukan setelah kesepakatan dengan investor dilakukan. ”Kami tidak mau direlokasi. Apa pun yang dijanjikan, kami tidak mau. Kami tidak mau dipisahkan dari kehidupan kami,” kata Eli.

Demi pembangunan

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang ditemui di Jakarta pertengahan Agustus, yakin pembangunan PLTA bisa terwujud. Pemerintah Provinsi Sulbar telah menggandeng badan usaha milik China, China Gezhouba Group Corporation (CGGC), untuk membangun PLTA Karama.

Sejauh ini CGGC telah selesai membuat studi kelayakan. Hasilnya, PLTA Karama dianggap layak dibangun dengan nilai investasi Rp 13 triliun. Proses pembangunan direncanakan sekitar 7-8 tahun. Untuk tahap pertama diproyeksikan akan menghasilkan listrik 450 MW.

Dam direncanakan seluas 12.000 hektar. Implikasinya, enam desa di Kecamatan Kalumpang, sembilan desa di Kecamatan Bonehau, dan dua desa di Kecamatan Mamasa yang dihuni sekitar 15.000 jiwa akan ditenggelamkan. Termasuk di dalamnya situs Kalumpang.

”Karena itu saya mengundang Universitas Hasanuddin untuk melakukan kajian akademis. Apakah ini merugikan atau menguntungkan masyarakat,” kata Anwar.

Dari berbagai kajian, menurut Anwar, relokasi dengan konsep membangun kota baru dianggap sebagai yang terbaik. Lokasi relokasi tak jauh dari dam. Museum purbakala juga akan dibangun di sana guna menampung benda-benda purbakala di situs Kalumpang. Investor diminta menanggung. ”Kami tidak akan menyengsarakan masyarakat. Justru kami mengangkat kehidupan mereka dengan infrastruktur dan permukiman lebih baik,” katanya.