Pilkada Gubernur 2013
Anggaran Pilgub Sulsel Terancam Tak Masuk di APBD Perubahan
Anggaran Pilgub Sulsel Terancam Tak Masuk di APBD Perubahan
Editor:
Muh. Irham
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Anggaran untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan terancam tidak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2011.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, HM Adil Patu di Makassar, Sabtu, mengatakan tidak perlu ada perubahan APBD saat ini karena realisasi APBD 2011 sampai triwulan dua rendah baru sekitar 40-60 persen.
Ia meminta Pemprov Sulsel untuk fokus merealisasikan APBD pokok 2011 tanpa perlu mengajukan APBD Perubahan kalau tidak ada sesuatu yang mendesak.
"Bagaimana dengan anggaran pilgub. Pilgub kita belum bisa jamin, karena kemungkinan besar juga pemilihan dilaksanakan di DPRD," katanya.
Adil yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) DPRD Sulsel ini mengatakan, yang harus dilakukan DPRD saat ini adalah mengonsultasikan mekanisme pilgub yang akan dipakai nanti, bukan membahas anggarannya.
"Karena naskah yang ada pemilihan gubernur di DPRD. Komisi A yang menangani itu harusnya mengkonsultasikan dulu, sehingga tidak perlu lagi keluarkan uang Rp 400 miliar," ucapnya.
Adil menyebut, Komisi A harus menelusuri adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah, sehingga tidak perlu ditanggung seluruhnya dari APBD.
"Apakah betul ada seperti itu ditanggung APBN. Makanya perencanaan KPU diteruskan ke kabupaten/kota dan provinsi," katanya.(*/tribun-timur.com)
Anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, HM Adil Patu di Makassar, Sabtu, mengatakan tidak perlu ada perubahan APBD saat ini karena realisasi APBD 2011 sampai triwulan dua rendah baru sekitar 40-60 persen.
Ia meminta Pemprov Sulsel untuk fokus merealisasikan APBD pokok 2011 tanpa perlu mengajukan APBD Perubahan kalau tidak ada sesuatu yang mendesak.
"Bagaimana dengan anggaran pilgub. Pilgub kita belum bisa jamin, karena kemungkinan besar juga pemilihan dilaksanakan di DPRD," katanya.
Adil yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) DPRD Sulsel ini mengatakan, yang harus dilakukan DPRD saat ini adalah mengonsultasikan mekanisme pilgub yang akan dipakai nanti, bukan membahas anggarannya.
"Karena naskah yang ada pemilihan gubernur di DPRD. Komisi A yang menangani itu harusnya mengkonsultasikan dulu, sehingga tidak perlu lagi keluarkan uang Rp 400 miliar," ucapnya.
Adil menyebut, Komisi A harus menelusuri adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah, sehingga tidak perlu ditanggung seluruhnya dari APBD.
"Apakah betul ada seperti itu ditanggung APBN. Makanya perencanaan KPU diteruskan ke kabupaten/kota dan provinsi," katanya.(*/tribun-timur.com)
