CPI
Pemprov-Pemkot Memanas di CPI
Kali ini, pertentangan pemprov dan pemkot lagi-lagi dipicu soal reklamasi dan pengembangan kawasan Pantai Losari Makassar.
Penghentian pengerjaan jalan lingkar mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) dan pembangunan Siloam Hospital Tanjung Bunga, Jumat (11/3), mengundang reaksi Pemprov Sulsel.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Sulsel, Syarief Burhanuddin, Minggu (13/3), menegaskan, pembangunan tersebut sudah sesuai master plan dan merujuk rancangan Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Makassar.
"Larangan apa. Yang harus dilarang itu kalau ada ilegal seperti yang disampaikan Pak Wagub soal penimbunan. Kenapa yang kebakaran jenggot tata ruang, lain yang ditegur lain yang marah. Kenapa tidak dari dulu (dilarang), selama ini tidak pernah ada pelarangan (pembangunan plaza)," kata Syarief.
Ia bahkan menantang Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makassar, Andi Oddang Wawo, untuk menunjukkan surat resmi terkait penghentian itu.
"Kita selalu ketemu (pemkot) tetapi tata ruang tidak pernah hadir. Apanya yang distop, ada suratnya kah. Suruh bikin surat ke provinsi supaya resmi," ujarnya. Hal senada dikatakan Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Abdul Latief yang mengaku akan tetap melanjutkan proses pengerjaan akses jalan CPI.
"Tahun ini jalan terus tidak pernah dihentikan. Sekarang sudah turun anggarannya Rp 22 miliar dari pusat, segera diproses tahun ini. CPI itu sudah sesuai kesepakatan pemkot dan pemprov, sampai saat ini belum ada pernyataan tertulis untuk penghentian," jelas mantan Asisten II Pemkot Makassar ini.
Sedangkan pemkot melalui Andi Oddang, bersikukuh, menghentikan proyek itu karena menyalahi konsep perencanaan awal. "Tidak boleh ada pembangunan seperti itu, karena tidak ada izin yang kami keluarkan. Banyak keluhan kami dengar, seakan-akan instansi kami tutup mata melihat itu," tegasnya.
Langkah tegas pemkot dilakukan hanya selang beberapa hari pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu'mang di kawasan itu.
Dalam sidak itu, Agus menyoroti klaim lahan dan aktivitas penimbunan di seputar kawasan Losari yang juga berdekatan dengan rencana proyek CPI.
Ia bahkan meminta pemkot menindak tegas aktivitas yang diduga dibekingi oknum pejabat. Desakan penghentian pengerjaan CPI bukan kali pertamanya dilakukan pemkot. Tahun 2010 lalu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin juga mendesak penghentian pengerjaan proyek prestisius Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu karena dinilai tidak sesuai master plan. Desakan itu hanya beberapa hari berselang pasca surat Syahrul ke Ilham mempertanyakan pengaplingan laut di Losari. Syahrul meminta pemkot menata pemanfaatan lahan terutama garapan warga.(axa)
Berebut Losari, "Saling Sikut" di Pemerintahan
KAWASAN Pantai Losari dan pesisir Makassar seolah menjadi "lahan perebutan" antara Gubernur Syahrul dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin untuk membuat landmark baru di Sulsel. Sebelumnya, Ilham merevitalisasi Pantai Losari dengan pembangunan anjungan sejak tahun 2006. Selain itu, Ilham yang juga Ketua Demokrat Sulsel merubah wajah kampung Lette dengan pembangunan rumah susun sederhana disusul rencana pembangunan kantor Partai Demokrat.
Syahrul yang terpilih sebagai gubernur kemudian menggagas pembangunan CPI yang disebut sebagai pusat peradaban baru di Indonesia disusul Ilham dengan pembangunan Masjid 99 Al Makassary yang tepat berada di depan view CPI. Selain itu, giliran pemprov berencana membangun stadion sepakbola internasional di Barombong. Namun, seluruh pengembangan mega proyek itu masih sebatas angan-angan.
Revitalisasi Losari, misalnya, hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Bahkan, anggaran tak lagi dikucurkan untuk kelanjutan proyek ini. Senada dengan itu, pengembangan CPI juga "tertatih-tatih" karena pembiayaan yang terbatas.
Tarik-menarik tanggungjawab antara pemprov dan pemkot juga disebutkan menjadi pemicu terkatung-katungnya pembangunan pelabuhan Untia. Sedangkan, kelanjutan pembangunan kampus
PIP Makassar justru terhambat hukum karena pembebasan lahan yang bermasalah.
Tak hanya soal perebutan landmark, pemprov dan pemkot kerap terlibat "pertikaian" dalam kebijakan pemerintahan termasuk dalam dua bulan terakhir ini.
Sekprov Sulsel, Andi Muallim, menyebut Kemenpan-BKN RI mempersoalkan proses penerimaan CPNS Makassar yang langsung mengundang reaksi Kepala BKD Makassar, Sittiara, dengan menyebut komentar itu mengada-ngada.
Maret ini, Pemprov Sulsel melalui Dinas Bina Marga Sulsel juga menginstruksikan penertiban seluruh reklame bando yang melintang di atas ruas jalan provinsi yang sebelumnya sudah mengantongi izin dari Pemkot Makassar.(axa/sur/cr1)
ulasan pengamat
Jangan Rugikan Masyarakat
MEMANG ini bisa jadi terlepas dari persaingan rivalitas antara dua pimpinan di tiap level meskipun di satu sisi Pak Syahrul belum mengumumkan lanjut sebagai gubernur maupun Aco (Ilham Arief Sirajuddin) untuk maju di pemilihan gubernur.
Tetapi saya tidak melihat dari sisi politiknya, kalau ada dampak dari itu memang bisa jadi. Saya melihat adanya pertentangan kebijakan antara provinsi dan kabupaten selayaknya ada fungsi koordinasi disetiap sektor.
Jika memang masing-masing kebijakan ada kekurangan atau pelanggaran saya pikir keduanya tidak terlepas dari itu. Di sisi lain terlihat sekali pemerintah saat ini masih lebih banyak fokus ke proyek-proyek mercusuar. CPI, Anjungan Losari, dan reklamasi pantai apakah berdampak langsung ke masyarakat meski ini memiliki manfaat untuk membuka public space.
Untuk menyelesaikan perbedaan ini perlu ada koordinasi baik dari pemprov maupun pemkot secara berkesimbaungan.
Kejadian ini bisa melahirkan opini publik, ada apa sebenarnya dengan saling melarang saling mengklaim dan tidak ada koordinasi. Akhirnya, bisa muncul efek ke masyarakat pemerintahnya mengurus apa. Menurut saya ini harus bisa segera diselesaikan. Tidak perlu Aco atau Pak Syahrul turun tangan tetapi staf yang berkaitan masalah ini agar bisa diselesaikan.
Kalau memang, misalnya, tidak mau mari kita bersama-sama melakukan uji publik siapa yang benar. Jangan sampai justru sama-sama salah.
Kalau kemudian sama-sama salah lantas apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai belakangan justru ada deal-deal politik.
Terus manfaat kebijakan itu bagi masyarakat apa. Jangan sampai masalah itu hanya ditataran pemimpin saja, sedangkan masyarakat justru tidak mau tahu dan tidak merasa ada persoalan terkait kebijakan itu.
Jangan sampai proyek-proyek itu hanya untuk menjaga nama baik pemimpin saja. Misalnya, waktu jadi gubernur atau wali kota pernah membangun ini. Tetapi apakah masyarakat itu langsung menikmatinya. Yang justru lebih penting sebenarnya program-program yang pro ke masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan.(axa)
Ahmat Yani, Pengamat Kebijakan Publik Unhas
pemkot vs pemprov
* Syahrul mendesak Ilham menghentikan proyek reklamasi di depan Fort Rotterdam, Kampoeng Popsa (2009)
* Soal pendidikan gratis pemprov, pemkot memilih istilah sekolah bersubsidi penuh. Ilham, menegaskan, sejumlah kendala di Makassar termasuk soal pembiayaan (2010)
* Gubernur surati Ilham terkait pengaplingan laut di Losari meminta menata pemanfaatan lahan (5 Juli 2010)
* Ilham mendesak pemprov hentikan proyek CPI karena tidak sesuai master plan (10 Juli 2010)
* Syahrul sindir bupati/ wali kota yang lebih mengurus kepentingan politik (2010)
* Pemprov bekerja sama dengan UI dalam seleksi CPNS, pemkot memilih menggandeng PTN lokal (November 2011)
* Pemkot-pemprov kembali silang pendapat soal reklamasi pantai di depan Fort Rotterdam (Januari 2011-sekarang)
* Pemkot ancam tarik saham di Bank Sulsel sebagai buntut lokasi kursi Ilham di acara Bank Sulsel. Insiden serupa juga terjadi saat peletakan batu pertama pembangunan RS Siloam (14 Januari 2011)
* Sekprov Andi Muallim menyebut penerimaan CPNS Makassar bersoal. Sittiara balik menuding (Februari 2011)
* Wagub Sulsel menyoroti aktivitas penimbunan liar di seputar pengembangan CPI (8 Maret 2011)
* Kepala DTRB Makassar, Andi Oddang, menghentikan pengerjaan plaza CPI-RS Siloam (11 Maret 2011)
* Pemprov menantang pemkot tunjukkan surat penghentian dan balik menuding membiarkan penimbunan Losari (13 Maret 2011)
* BLHD Sulsel menyoroti reklamasi pantai di depan Fort Rotterdam yang tidak ber-Amdal (13 Maret 2011).(axa)
