Kemenpan Persoalkan Seleksi CPNS Makassar-Lutim

Makassar, Tribun - Proses penerbitan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Makassar dan Luwu Timur (Lutim) masih mandeg.

Hingga kemarin, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar sebagai perpanja (BKN) Regional IV Makassar sebagai perpanjangan tangan kementerian pemberdayaan aparatur negara (kemenpan) belum menerbitkan NIP bagi ratusan CPNS dua daerah tersebut.
Disebutkan, Kemenpan RI masih mempersoalkan hasil proses seleksi CPNS yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim. Sedangkan, penerbitan NIP CPNS Bantaeng belum dilakukan karena terlambat menyetorkan usulan ke BKN.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, yang dikonfirmasi wartawan tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah dipanggil Kemenpan RI untuk mempertanyakan dugaan pelanggaran tersebut.
"Yang jelas kita sudah dipanggil kemenpan. Dalam pertemuan itu, Makassar masih dipertanyakan kenapa tidak mengikuti PP No 19 tahun 2010. Artinya, apapun dalam hubungan pemerintahan kabupaten/kota dengan provinsi, gubernur adalah koordinator," jelasnya.
Muallim juga tidak menampik masalah itu timbul sebagai dampak ketidakikutsertaan Makassar dalam penyeragaman proses seleksi CPNS yang berlangsung Agustus 2010 lalu.
Kala itu, Makassar memilih menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) atau berbeda dari provinsi dan mayoritas daerah lainnya di Sulsel.
"Kemenpan pertanyakan kenapa Makassar tidak ikut provinsi waktu rapat di Jakarta. Makanya itu sampai hari ini (kemarin) memang belum selesai SK-nya," jelasnya. Sedangkan, kemenpan menahan usulan NIP CPNS Lutim karena disebutkan membuat aturan baru dalam pelaksanaan seleksi di luar aturan nasional yang berlaku umum maupun kesepakatan penilaian bersama Universitas Indonesia (UI).
"Lutim juga karena membuat aturan baru. Kita buat kerja sama dengan UI ada rangking, skoring, sampai jumlah formasi. Tetapi mereka bikin ujian tersendiri sehingga beda dengan hasil UI. Jadi itu dipertanyakan oleh menpan," kata Muallim melanjutkan. Namun, mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa dan Sinjai ini, menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan itu ke kemenpan.
Sebelumnya, Kepala BKN Regional IV Makassar, Sumat, mengaku, belum memroses usulan berkas CPNS Makassar dan Lutim karena terkendala masalah. Sedangkan Bantaeng belum mengajukan usulan dari deadline penyerahan 31 Desember lalu.
"Untuk Lutim dan Makassar memang ada sedikit masalah. Memang sudah diserahkan kepala BKD tetapi itu ada terkait masalah koordinasi saja. Saya tidak mau menjelaskan  secara teknis kenapa," kata Sumat.(axa)

Tim Investigasi
INFORMASI yang dihimpun Tribun menyebutkan, Kemenpan RI sudah menurunkan tim investigasi kesejumlah kabupaten/kota yang dicurigai terdapat pelanggaran maupun dugaan kecurangan dalam proses seleksi CPNS lalu.
"Saya tidak tahu investigasi kemenpan akan turun. Yang jelas kita sudah dipanggil kemenpan," tepis Muallim.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amin Situru yang dikonfirmasi terpisah, kemarin.
"Kalau mengenai itu kami tidak tahu persis. Kemungkinan langsung turun ke daerah masing-masing," ujar Murny melalui pesan singkat.(axa)