Ranperda APBD 2018 Luwu Utara Dibahas Maraton, Sehari 2 Kali Paripurna
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2018 dibahas secara maraton.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2018 dibahas secara maraton.
Sehari, DPRD Luwu Utara dua kali menggelar rapat paripurna terkait dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 di Sekretariat DPRD Luwu Utara, Jl Simpurusiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Senin (29/7/2019).
Senin siang, agenda paripurna terkait dengan Ranperda ini yaitu pendapat fraksi.
Warga Uloe Bone Tolak Hibahkan Lahan, Pembangunan Puskesmas Tetap Dilanjut?
Ini Alamat Praktek Dokter Spesialis Kandungan di Pangkep
Gegara Balas Prank & Bertukar Peran Jadi ART, Ashanty Ambruk! Kondisi Istri Anang Bikin Semua Panik
Lalu pada sore hari, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atas persetujuan Ranperda
Nota ditandatangani Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Ketua DPRD Luwu Utara Mahfud Yunus.
"Ini merupakan kewajiban konstitusi yang harus saya pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini," ujar Indah Putri.
Indah Putri menuturkan, pendapatan Luwu Utara pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp 1,305 triliun.
"Terealisasi sebesar Rp 1,282 triliun atau 98,26 persen. Belanja dan transfer pada APBD 2018, dianggarkan sebesar Rp 1,317 triliun, terealisasi sebesar Rp 1,287 triliun atau 97,77," terang Indah Putri.
Indah Putri mengatakan, berbagai masukan dan saran yang dikemukakan oleh anggota dewan dalam pendapat akhir fraksi akan menjadi perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti.
Warga Uloe Bone Tolak Hibahkan Lahan, Pembangunan Puskesmas Tetap Dilanjut?
Ini Alamat Praktek Dokter Spesialis Kandungan di Pangkep
Gegara Balas Prank & Bertukar Peran Jadi ART, Ashanty Ambruk! Kondisi Istri Anang Bikin Semua Panik
"Semua itu tentu bermuara pada perbaikan dan mencari solusi terbaik. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang berlarut-larut yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan," katanya.
"Karena pada hakekatnya harapan tersebut juga menjadi harapan kami dan jajaran pemda," ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti kinerja pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Luwu Utara dalam rapat paripurna.
Rapat tentang pendapat fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018.
Anggota Fraksi PAN Luwu Utara, Guris, menyebut, kinerja pejabat dan ASN di Luwu Utara tidak sesuai harapan.
Indikatornya cukup sederhana, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak yang tidak capai target.
