Ini Persyaratan Bakal Calon Ketua Golkar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Steering Committe (SC) Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel Arfandy Idris, menyatakan, syarat bakal calon ketua Golkar Sulsel normatif.

Contoh, kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Bantaeng ini, bakal calon minimal lima tahun menjadi pengurus di Golkar dan tidak atau pernah terlibat dalam kasus Gerakan 30 September (G30SPKI).

Pemuda Ini Bakal Berlari dari Makassar ke Toraja, Ini Tujuannya

Hadapi Bali United, Persib Bandung Dipastikan Kehilangan Satu Pemainnya

ACT Berikan Penghargaan kepada “The Excocet” Ellyas Pical

DP3A Pangkep Tangani 22 Kasus Kekerasan Anak, Kecamatan Ini Terbanyak

Aksi Cepat Tanggap Sulsel Distribusi Air Bersih untuk Warga Pesisir Utara Kabupaten Maros

Sumur Wakaf Atasi Krisis Air Bersih Menahun di Pinrang

"Tapi ada juga syarat lain, yaitu bakal calon ketua minimal didukung oleh 30 persen dari pemegang hak suara," kata Arfandy kepada Tribun, Selasa (23/7/2019).

Arfandy menjelaskan, dengan pendekatan 30 persen pemenang suara, maka dipastikan paling banyak tiga calon, karena yang punya hak suara cuma 37 suara.

"Penyampaian dukungan disampaikan dalam tahapan musda. Tidak adalagi tahapan pendaftaran di luar musda. Pendaftaran bakal calon diadakan di dalam musda," jelasnya.

Syarat lain, sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklat) 05 tahun 2016, bakal calon tidak boleh istri dan anaknya berkiprah di salah satu partai politik.

"Kalau adik tidak termasuk. Istilahnya, adik ini F2. F1 itu cuma istri dan anak. Jadi tidak termasuk dalam kategori F1," kata Arfandy.

Arfandy mengatakan, pelaksana musda didasari atas pertemuan ketua dan sekretaris DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan bersama Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.

"Itu saat pelaksanaan Halalbihalal Partai Golkar Sulsel, tanggal 7 Juli kemarin," tegas Arfandy.

Dalam pertemuan itu, kata Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bantaeng tersebut, terungkap jika 24 DPD II Golkar kabupaten/kota berharap banyak agar kepengurusan Golkar Sulsel secara defenitif.

"Karena diminta defenitif, maka hanya satu pintunya, yaitu musda," jelas Arfandy.

Arfandy mengakui bahwa pada saat itulah DPP merespon kehendak dari teman-teman DPD II dengan menetapkan jadwal musda.

"Karena musda baru bisa dilaksanakan jika DPP memberikan jadwal dan kita diberikan jadwal tanggal 26-27 Juli. Alhamdulillah ya," jelasnya.

Setelah mendapat jadwal, Arfandy mengaku langsung mempersiapkan semua keperluan musda.

"DPD sudah membentuk kepanitiaan. Ketua SC saya sendiri, kalau ketua panitianya Pak Risman," tegas Arfandy.