Fahruddin Rangga: Tidak Ada Regulasi Gunakan APBD Diluar Kegiatan Pemprov

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Fahruddin Rangga menyebut tidak ada regulasi yang mengatur penggunaan dana APBD untuk kegiatan,  diluar kegiatan Pemrov.

Peryataan itu disampaikan Fahruddin menanggapi kesaksian mantan Kabiro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel, Muhammad Hatta usai sidang angket DPRD Sulsel, Selasa (23/07/2019).

Muhammad Hatta dalam keteranganya mengemukakan ada penggunaan dana APBD Pemprov Sulsel senilai Rp 90 juta untuk kegiatan Fakultas Pertanian Unhas di Hotel The Rinra.

Chef Arnold dan Gibran Rakabuming jadi Bahan Tertawaan Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Gini Mulanya

Program Studi Akuntansi UKI Paulus Makassar Gelar Lokakarya

Bupati Mamasa Sebut Pemda Terlambat Tangani Stunting

"Penggunaa APBD tidak semudah menggunakan dana pribadi. Uang APBD itu ada regulasi yang mengatur," sebutnya.

"Kegiatan sifatnya bukan kegiatan pemprov tentu itu menjadi tanda tanya, kok bisa ada biaya seperti itu," lanjutnya.

Fahruddin yang juga selaku Ketua Banggar DPRD Sulsel mengatakan pengeluaran dana APBD untuk kegiatan diluar kegiatan Pemprov, wajib dikembalikan karena itu bisa indikasi penyalahgunaan anggaran alias korupsi.

"Yakin dan percaya pasti dikembalikan, karena tidak ada regulasi pengatur tentang anggaran APBD membiaya kegiatan luar," sebutnya.

Hal hal seperti kata Dia harus dari awal diantisipasi. Jika dibiarkan banyak kegiatan lain yang munyusul.

Bahkan, bisa menjadi temuan yang sifanya penyalagunaan dana APBD yang berdampak pada kerugian negara.

Chef Arnold dan Gibran Rakabuming jadi Bahan Tertawaan Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Gini Mulanya

Program Studi Akuntansi UKI Paulus Makassar Gelar Lokakarya

Bupati Mamasa Sebut Pemda Terlambat Tangani Stunting

"BPK tak akan memberikan toleransi hal ini, karena tidak bisa dipertanggugjawakan sesuai mekanisme penggunaan APBD," ujarnya.

Ia menilai , Hatta berani mengeluarkan dana APBD untuk membiayai kegiatan Fakultas Kehutanan dipastikan karena tekanan dari pimpinan.

"Pak Hatta tentu loyal dan mengikut pimpinan karena posisi sebagai bawahan berat ditolak,' katanya.

"Dan apa disampaikan disidang tadi diakui jika bertolak belakang dengan mekanisme penggunaan anggaran," sebutnya. (*)