DPRD Makassar Sepakat F8 Ditiadakan!
Hal itu sejalan dengan keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang tidak memprioritaskan acara seremonial ini digelar 2019.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sepakat meniadakan pelaksanaan Event Makassar International Eight Festival and Forum (MIEFF) atau F8.
Hal itu sejalan dengan keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang tidak memprioritaskan acara seremonial ini digelar 2019.
"Kami selalu mengevaluasi setiap program pemerintah, termasuk F8," kata Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta kepada Tribun di Warkop Sija, Jl Topaz Raya, Kota Makassar, Senin (15/7/2019).
Kapolres Tana Toraja Beberkan Cara Menjaga Dana Desa Saat Sosialisasi 3 Pilar
Gini Ratio Turun, Warga Miskin juga Berkurang 24.830 Ribu Jiwa di Sulsel
VIDEO: Lihat Aksi Kapolres Luwu Utara di Ajang Bhayangkara Off Road Adventure Parepare
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar itu menambahkan, prinsipnya, legislatif senantiasa berpegan terhadap nilai-nilai program itu sendiri bagi masyarakat.
"Acara F8 cuma program seremonial. Soal manfaat apa? Jadi ada pemanfaatan lebih besar untuk anggaran F8," kata Aru sapaan Farouk M Betta.
"Banyak, bisa untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Masih banyak masyarakat miskin di Makassar, harusnya diarahkan kesana," tegas Aru.
Informasi diperoleh Tribun, anggaran acara F8 sudah dianggarkan di APBD tahun lalu. Namun sejumlah anggota DPRD Makassar mulai tidak sependapat dengan anggaran itu.
Dewan kemudian meminta agar anggaran itu dipergunakan untuk kepentingan banyak orang. Di antaranya, perbaikan jalan.
Kapolres Tana Toraja Beberkan Cara Menjaga Dana Desa Saat Sosialisasi 3 Pilar
Gini Ratio Turun, Warga Miskin juga Berkurang 24.830 Ribu Jiwa di Sulsel
VIDEO: Lihat Aksi Kapolres Luwu Utara di Ajang Bhayangkara Off Road Adventure Parepare
"Kita berharap Pj Wali Kota memanfaatkan anggaran APBD untuk masyarakat," ungkap Aru.
Salah satu anggota DPRD Makassar yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa anggaran pelaksana F8 tidak hanya menguras Rp 3,8 miliar.
Menurutnya ada beberapa agenda yang menggorogoti anggaran disetiap dinas. Nilainya juga cukup fantastis. Mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 300 juta. Bahkan ada Rp 1 miliar.
"Bukan cuma Rp 3,8 miliar tetapi lebih dari itu," kata sumber Tribun. (*)
Follow akun instagram Tribun Timur:
