Keluhkan Kebijakan Pemkab, Pengusaha Maros Ancam Aksi

TRIBUN-MAROS.COM, MANDAI - Pengusaha kontraktor Maros, mengeluhkan kebijakan Pemkab yang terkesan prioritaskan warga luar.

Beberapa perusahaan tidak diberi pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maros. Padahal mereka juga ikut lelang.

Hal tersebut membuat pengusaha terpaksa non-aktifkan karyawan maupun buruh. Mereka tidak mampu memberikan upah seperti biasanya.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Gapeksindo, Andi Rizal kepada TribunMaros.com, Jumat (5/7/2019).

 VIDEO: Sempat Terbengkalai, Stadion Merdeka Kassi Kebo Maros Dibenahi

PKB Dorong Dua Kadernya Maju di Pilkada Soppeng

Hal tersebut membuat Ketua Asosiasi kontraktor mendatangi pihak Angkasa Pura di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Mereka memohon, supaya diikutkan pada pembangunan bandara.

"Kami orang Maros, diabaikan di kampung sendiri. Lebih banyak pengusaha dan buruh luar daerah yang masuk kerja. Sementara buruh Maros, dimiskinkan," katanya.

Pengusaha kini menjadi penonton di daerah sendiri. Sementara orang luar meraup keuntungan.

"Kasihan, kita menjadi penonton di daerah sendiri. Semua pekerjaan, seperti sudah diatur siapa pemenangnya," ujarnya.

Menurutnya, pembagian paket APBD yang tersebar di seluruh dinas, hanya menguntungkan rekanan dari luar. Hal itu menjadi musibah bagi warga lokal.

Rizal curiga, paket proyek yang dilelang, sudah diarahkan pemenangnya. Terbukti kebanyakan proyek yang ditender sejak dua bulan lalu, dimenangkan orang Makassar.

Kloter Pertama JCH Tiba di Embarkasi Makassar, Kakanwil :Wajib Waspada

Zulkifli Gani Otto Dituntut Empat Tahun Penjara, Faisal: JPU Abaikan Fakta Persidangan

"Para pengambil kebijakan dalam hal ini kepala dinas, selalu beralasan proses tender terbuka dan siapa saja bisa mengikuti. Namun faktanya tidak begitu," katanya.

Dia melihat seluruh perusahaan yang dimenangkan melalui lelang, merupakan mitra dari oknum Pemkab.

Rizal berharap, Bupati Maros, Hatta Rahman dapat berlaku adil dan memberdayakan kontraktor lokal.

Hatta diminta untuk menindak tegas oknum yang mengatur atau menentukan pemenang.

"Kami ini putra daerah, tidak hanya tinggal di Maros. Tapi kami juga berusaha di sini. Jangan karena kontraktor luar berlebihan materi, terus kami diperlakukan tidak adil," katanya.

Jika tidak diberi peluang, kontraktor dan pekerja akan melakukan aksi besar-besaran. Mereka juga akan membatasi pengusaha luar.

Saat ini, pengusaha sementara berunding untuk mejalankan aksi tersebut.

Beberapa jenis paket kegiatan yang sudah tayang untuk lelang yakni jalan beton dan bendung irigasi.

"Satu hal yang sangat ironis. Peserta tender hanya diikuti oleh rekanan dari Makassar itupun disinyalir satu rumpun (satu group)," ujarnya.

Selain merugikan warga, hal itu juga berdampak pada perputaran keuangan di daerah. Otomatis, uang Maros akan berputar di Makassar.

Selain itu, Rizal juga menyampaikan, Hatta selaku dewan pembina semua asosiasi, jarang menjalin hubungan dengan anggotanya.

"Hampir dua periode komunikasi tidak terjalin antara asosiasi dan bupati. Pak bupati selalu dewan pembina di tingkat kabupaten," katanya.

"Mungkin beliau alergi. Setiap pertemuan formal selalu diwakili. Itu sudah terjadi 10 tahun terakhir," katanya.

Pria yang akrab disapa Andi Aco tersebut melanjutkan, beruntung saat pihaknya menemui pihak bandara, mereka direspon baik.

"Kami senang, karena pak GM (Wahyudi) sangat merespon. Kami datang untuk minta petunjuk, dan itu sudah ada," katanya.

Saat menemui GM Angkasa Pura I, Aco didampingi Ketua Gapensi, Andi Heru, Ketua Ardin, Budaya, Aspekindo, Edi Asmar, Ketua Gapeknas, Safri Adam dan Ketua Apaksido, Arifai.

Hal tersebut ditanggapi oleh Kabag Humas Pemkab Maros, Darmawati.

Menurutnya, kontraktor dan buruh sudah mengalami kemajuan, jika masuk di bandara untuk berkerja.

"Suatu kemajuan yang sangat positif oleh pemborong kita di Maros. Mereka sudah siap berkompetisi dan memiliki kompetensi," ujarnya.

Pihak Pemkab mendukung jika mereka ikut tender di luar Maros, termasuk bandara.

Soal pengaturan pemenang tender, Darmawati menyampaikan, Hatta tidak pernah melakukan hal tersebut.

"Pak Bupati tidak pernah sama sekali mengatur proyek. Jadi pemenang itu, harus betul-betul penuhi syarat," ujarnya. (*).

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: