Minim Realisasi Anggaran, NA: Ada Pihak Bekerja atas Kepentingan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum merealisasikan secara massif anggaran pemerintah, padahal Juli ini sudah masuk triwulan kedua.

Daftar idata.sulselprov.go.id total anggaran milik Pemprov Sulsel tercatat baru Rp 2,5 triliun realisasi, dari total Rp 9,8 triliun.

Dalam data itu, ada 10 OPD yang memiliki realisasi terendah diantaranya UPT RS Gigi dan Mulut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

VIDEO: Tim Satgas Saber Pungli Sulsel Datangi SMAN 1 Makassar

TPP ASN Takalar Tidak Terbayar, Ini Tanggapan Anggota DPRD

Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, Biro Perekonomian, RSIA Sitti Fatimah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengakui hal tersebut.

"Pasti itu terjadi, karena ada konsolidasi," katanya, Rabu (3/7/2019).

Nurdin menyebutkan dirinya telah mengingatkan kelompok kerja agar bekerja profesional namun rupanya masih ada sebagian bekerja dengan setengah hati.

"Pokja juga sudah saya ingatkan dari awal agar kerja profesional. Hindari penyanggaan karena ketika ada penyangga berarti anda menilai sesuatu yang keliru," ujar Nurdin.

Ia mengaku bahwa inilah hasilnya, ketika ada pihak yang bekerja dengan prinsip kepentingan.

Dari Leang Lonrong, Desa Panaikang Pangkep Sudah Raup PAD Rp 20 Juta

FOTO: Rindangnya Pohon Jl Tun Abdul Razak Gowa Membuat Pengendara Terteduh

"Terus terang, jika kita kerja tanpa kepentingan pasti lancar. Tapi kalau kerja dengan kepentingan pasti lambat," ujarnya.

"Bagaimana mau tayang gambar aja belum selesai. Saya akan lakukan evaluasi secepatnya," tambah Nurdin.

Ia menambahkan harusnya Juli 2019 ini semua sudah kontrak namun kondisi ternyata belum memperlihatkan hal itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulsel Arwin Azis mengatakan pihaknya mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menagih par OPD seperti aja kerja -kerja mereka.

Arwin mengatakan bahwa OPD yang ia bawahi hanya sekedar melayani keuangan para OPD, untuk realisasi atau pelaksanaannya itu masing-masing OPD yang bersangkutan.

"OPD kita layaknya bank, kalau sudah ada SPM OPD itu kita cairkan anggarannya," ujar Arwin. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: