Partai Golkar Munas Desember 2019, Ketua DPP Minta Evaluasi Pasca Pileg
Ia datang sebagai wakil ketua komisi VII DPR RI. Ridwan pun menyampaikan rencana Partai Golkar, untuk Musyawarah Nasional (Munas), akhir Desember 2019
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengunjungi Kota Makassar.
Ia datang sebagai wakil ketua komisi VII DPR RI. Ridwan pun menyampaikan rencana Partai Golkar, untuk Musyawarah Nasional (Munas), akhir Desember 2019.
Baca: VIDEO: Penampilan DJ Aimee di Kota Palopo
Baca: Kementan Jauh Hari Sudah Ancang-Ancang Amankan Pasokan Cabai pada Idul Adha 2019
"Kebiasaan di zaman orba, 5 tahun tidak harus 60 bulan, tidak ada terlalu mendesak di Desember tetap," kata Ridwan di Hotel Arthama, Jl Haji Bau, Makassar, Minggu (23/6/2019).
Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur ini mengatakan, kader dan pengurus Partai Golkar, harus membangun kebersamaan dan solidaritas untuk memenangan Golkar 5 tahun ke depan.
"Kalau Munas, tentunya makin cepat makin bagus," katanya.
Apalagi, ada momentum pelantikan anggota DPR RI dan DPRD provinsi dan daerah.
Sehingga, Partai Golkar bakal melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebelum Munas, Agustus-September 2019.
"Jadi, kita mendorong DPP untuk Rapimnas pasca pileg, dan penetapan hasil pilpres, membahas semua masalah, terutama pengorganisasian," kata mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Selain itu, ia juga meminta adanya evaluasi target kursi 110 kursi.
Golkar mendapatkan 85 kursi atau 12,33 persen, turun dari 91 kursi.
Padahal daerah pemilihan (dapil) bertambah dari 77 menjadi 80.
Selain itu, ada juga pertambahan kursi dari 560 menjadi 575 kursi.
Dalam rapimnas ini, ia berharap seleksi kader untuk duduki jabatan di partai dan parlemen.
"Kader akan dijadikan figur partai, di legislatif, memenuhi syarat Pdlt, (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). Selain harus melihat dan jam terbang, pengalaman, etalase Golkar, jangan kader cacat," katanya.
Sehingga, tak mengulang kejadian kader bermasalah hukum.
"Kalau sudah terindikasi masalah hukum mereka tidak boleh ditempatkan di etalase (jabatan)," katanya.
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Subscribe YouTube Tribun Timur
Juga Follow IG resmi Tribun Timur
