Hardiknas, PMII Mamuju Sebut Pemerintah Gagal Capai Tujuan Pendidikan Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dengan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Simboro, Kamis (2/4/2019).

Ketua PMII Cabang Mamuju Rusdi Nurhadi yang memimpin langsung unjuk rasa, menyebutkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama ini telah gagal mencapai tujuan pendidikan nasional.

"Kami menemukan banyak fakta di lapangan, banyak sekolah SMA/SMK ambruk, tidak dipethatikan pemerintah, bahkan yang lebih miris masih banyak sekolah yang hanya mempunyi satu guru PNS sekaligus menjabat kepala sekolah, selebihnya adalah guru GTT yang sampai saat ini belum dibayar gajinya oleh pemerintah,"kata Rusdi kepada Tribun-Timur.com, usai menyampaikan orasinya.

Baca: Pemkab Gowa Bolehkan 15 Persen Kenaikan Pangan Jelang Ramadan

Baca: Wajo Cerah Berawan Pagi Ini, Siang Hujan Lokal

Baca: 2 PartaiTak Serahkan LPPDK di KPU Wajo, Sanksi Calegnya yang Lolos Tak Bisa Ditetapkan!

Menurut Rusdi, pemerataan tenaga pendidik antara kota dan desa juga tidak terjadi di Sulawasi Barat, sehingga lahir kesenjangan pendidikan yang sengat memprihatinkan.

"Makanya kami datang untuk mengingatkan kepada pemegang kebijakan, dengan melakukan uadiance membahas solusi atas permasalah pendidikan di Sulawesi Barat. Utamanya polemik Guru Tidak Tetap (GTT),"ujarnya.

Dalam selebaran aksi yang telah dibagikan, PMII Mamuju juga ikut mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk segera menuntas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke satuan pendidikan yang mengalami keterlambatan.

"Seharusnya penyaluran dana BOS ini dilakukan secara pertriwulan atau tiap tiga bulan, tapi kenyataannya tidak seperti itu di lapangan, akhir yang korban adalah siswa,"katanya.

PMII juga mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk memaksimalkan pengalokasian dana pendidikan hingga 20 persen dari jumlah ABPD, sesuai dengan amanah undang-undang.

Rusdi mengungkapkan, kenyataanya selama ini dana pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat hanya dialokasikan hingga Rp 30 miliar dari Rp 2.1 triliun APBD Sulawesi Barat.

"Seharusnya itu mencapai Rp 420 Juta kalau dimaksimalkan, tapi nyatanya sangat jauh dari harapan menuju pendidikan yang berkemajuan,"ucapnya.

Kata Rusdi, PMII juga mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib para GTT yang selama ini bekerja keras membangun generasi bangsa hingga daerah pelosok.

"Jika mereka diabaikan, maka sesungguhnya pemerintah mematikan dunia pendidikan, khususnya daerah terpencil hanya rata-rata sekolah hanya memiliki satu guru PNS selebihnya adalah GTT,"ungkapnya.

Selain itu, dalam selebaran yang dibagikan, PMII juga mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan perpustakaan dan laboratoium pendidikan serta memperhatikan kondisi sarana-prasarana sebagai pendukung kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar.

"Selama ini kami nilai pemerintah juga kurang memperhatikan akses akses ke sekolah dari rumah murid, kenyataannya selama ini sangat banyak yang terhambat masalah jarak dan transportasi,"kata dia.

Dituntutan terakhirnya, Rusdi menegaskan agar pemerintah dalam hal ini TPDI untuk mengusut tuntas mafia proyek di sekolah-sekolah yang mengatasnamakan gubernur dan kepala dinas pendidikan.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: