Reaksi Mahfud MD Ditawari Jadi Ketum PPP Ganti Romi, Sebut Menteri Agama hingga Jenderal Luhut
Reaksi Mahfud MD Ditawari Jadi Ketum PPP Ganti Romi, Sebut Menteri Agama hingga Jenderal Luhut
TRIBUN-TIMUR.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy diperkirakan berimbas terhadap suara parpol berlambang Kakbah ini.
PPP bergerak cepat mengganti Romahurmuziy sebagai ketua umum. Suharso Monoarfa didaulat menjadi ketum menggantikan Romi.
Tugasnya, mengangkat suara partai pada Pemilu 17 April 2019 ini.
Baca: 5 Fakta Konser Putih Bersatu Jokowi-Maruf di GBK, Bandingkan Saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga
Baca: TERUNGKAP Alasan Ustadz Abdul Somad Mau Bertemu Prabowo & Ceritakan Semuanya: Saya Takut Menyesal
Baca: Alasan Prabowo Subianto Pecat Indah Putri Indriani Bupati Cantik Luwu Utara Sebagai Ketua Gerindra
Selain Suharso Monoarfa, ternyata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ditawari menjadi Ketua Umum DPP PPP.
Hal ini berdasarkan pengakuan Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengaku ditawari menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) pasca ditangkapnya Romahurmuziy, terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama.
"Ini belum ada yang tahu. Tiga pekan lalu, saya ditelepon Suharso Monoarfa. Dia bilang, Pak Mahfud diminta jadi Ketum PPP," kata Mahfud, saat menghadiri acara Silaturahmi dan Apel Kebangsaan dalam rangka Pemilu Damai, di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/4/2019).
Namun, Mahfud menolak.
Dengan alasan dia bukan kader PPP.
"Saya bilang, yang bagus itu Khofifah (Gubernur Jawa Timur) atau Anda (Suharso Monoarfa)," ujarnya.
Kemudian, saat bertemu dengan KH Maimoen Zubair bersama Taj Yasin Maimoen, putranya. Juga ditanya lagi apakah bersedia jadi Ketum PPP.
Mahfud tetap mengatakan tidak, bahwa dia bukan kader PPP
"Terus dijawab, dulu Pak Mahfud, ketika jadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur, itu atas rekomendasi PPP. Dan itu memang benar. Tapi saya bilang, saya tidak bisa," ucapnya.
Kemudian, ada lagi telepon dari Menteri Agama Lukman Hakim, yang menyatakan hal serupa.
Tapi dia tetap bilang tidak bisa.