Polres Jeneponto Tolak Permintaan Forum Massa Jeneponto Dalam Penegakan Hukum

Menanggapi hal itu, Kepala bagian operasional Kompol Amir Mahmud mengatakan hal itu tidak dilakukan sebab dapat menimbulkan main hakim sendiri.

Polres Jeneponto Tolak Permintaan Forum Massa Jeneponto Dalam Penegakan Hukum
Ikbal/Tribun Jeneponto
Suasa saat pengunjuk rasa diterima di aula mapolres Jeneponto, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin (4/3/2019) kemarin. 

TRIBUN-JENEPONTO.COM, BINAMU - Ketua Forun Massa Kabupaten Jeneponto, H Manna Nur meninta kapada Polres Jeneponto untuk melibatkan dirinya dalam penegakan hukum seperti hukuman bagi pencuri.

Menurutnya pelibatan forum massa dapat menekan tindak pidana pencurian di kabupaten yang berjuluk Butta Turatea.

"Kami minta kepada pihak kepolisian untuk melibatkan kami dalam penegakan hukum," kata H Manna Nur, Selasa (5/3/2019).

Baca: Tambang Ilegal Marak, Ansor Desak Bupati dan Polres Maros Usut Pelaku

Baca: Ada Gambar Mantan Wabup Soppeng Dibaliho Jokowi, Isyarat A Kaswadi Pilih Supriansa?

"Kami ingin semua pelaku pencurian yang bebas dari penjara untuk dibuatkan perjanjian yang dalam isinya memuat dua hal, yang pertama tidak mengulangi perbuatannya dan kedua siap di massa bila melakukan kembali bahkan di usir dari Jeneponto," tandasnya.

H Manna Nur menambahkan pembuatan surat perjanjian akan membuat para pelaku kejahatan untuk tidak melakukan perbuatannya kembali.

"Hal ini dapat menekan tindak pidana pencurian yang sangat meresahkan masyarakat," tuturnya.

Baca: Mobil Pengangkut Logistik Surat Suara KPU Bulukumba-Sinjai Alami Pecah Ban di Bantaeng

Menurut H Manna hal ini pernah diterapkan ketika Baso Tika menjadi bupati Jeneponto, dan terbukti pelaku kejahatan di Jeneponto tidak marak.

Menanggapi hal itu, Kepala bagian operasional Kompol Amir Mahmud mengatakan hal itu tidak dilakukan sebab dapat menimbulkan main hakim sendiri.

"Di era kepastian hukum ini tentu hal demikian tidak bisa kita lakukan lagi, sebab jika itu berlaku maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana main hakim sendiri akan semakin marak," kata Amir Mahmud.

Baca: Awal 2019 Xpander Pimpin Pangsa Pasar Small-MPV di Indonesia, Sulsel?

"Silahkan dipercayakan kepada kami pihak kepolisian untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya," tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Boby Rachman menjelaskan dalam penegakan hukum ada tata aturannya atau SOP yang harus ditaati.

Boby juga mengatakan terhadap para pelaku kejahatan maupun DPO di beri tindakan tegas. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

(*)

Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved