Gubernur Minta BPKP Audit Stadion Barombong, Ini Kata Kejati Sulsel

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pembangunan Stadion Barombong, Makassar, mendadak dihentikan.

Padahal, proyek ini sudah tahap finishing.

Hal ini karena Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan mengaudit anggaran pembangunan stadion yang dibangun di kawasan pantai selatan Kota Makassar, Jl Poros Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Tidak hanya keuangan, konstruksi dan administrasi pun diaudit oleh BPKP atas permintaan gubernur.

Padahal, proyek dalam pendampingan Kejaksaan Tinggi Sulselbar melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Salahudin SH, mengatakan bahwa aktivitas audit atau permintaan audit suatu proyek bisa dilakukan kapan saja.

"Sebenarnya audit kapan pun bisa diminta, tergantung kebutuhan dan jenis auditnya," ujar Salahhudin, Minggu (10/2/2019).

Ia menjelaskan terkait dengan proyek stadion ini, TP4D telah mengawalnya sejak dua tahun lalu sampai sekarang 2017-2019.

Aktivitas diproyek tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses lelang juga dilakukan dengan profesional.

Audit sendiri dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan suatu proyek sudah tepat sasaran.

Hanya saja, Salahudin enggan mengomentari soal permintaan gubernur mengaudit proyek yang dikawal kejaksaan disaaat aktivitas belum rampung.

"Kalau itu saya gak boleh komentari," katanya.

Sementara itu, PPK Stadion Barombong Muhlis Mallajareng mengatakan aktivitas di Stadion Barombong untuk sementara waktu terhenti, ini berkaitan dengan proses audit.

Ia menyebutkan seluruh permintaan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel telah diserahkan. Bahkan investigasi telah dilakukan dengan mewawancarai pelaksana proyek, perhitungan anggaran, bahkan mereka sudah meninjau lapangan secara langsung.