Setelah Diresmikan, Aktivis Minta Pemkab Bantaeng Evaluasi TKA Smelter PT Huady

Dia meminta agar Pemkab Bantaeng segera melakukan evaluasi terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh PT HNAI tersebut.

Setelah Diresmikan, Aktivis Minta Pemkab Bantaeng Evaluasi TKA Smelter PT Huady
dok.pribadi
Yudha Jaya 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUN-BANTAENG.COM, BANTAENG -Pabrik pemurnian nikel (Smelter) PT Huady Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang terletak di Kawasan Industri Bantaeng (KIBa), Kecamatan Pajukukang, Bantaeng, akhirnya diresmikan, Sabtu (26/1/2019).

Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Nurdin Abdullah, bersama Bupati Bantaeng, Ilham Azikin, disaksikan sejumlah pejabat Pemprov Sulsel dan Pemkab Bantaeng.

Usai peresmian itu, aktivis mahasiswa asal Bantaeng, Yudha Jaya pun langsung menyampaikan desakannya kepada Pemkab Bantaeng.

Baca: Resmikan Smelter, NA: ini Untuk Kesejahteraan Masyarakat Bantaeng

Baca: Warga Bantaeng Sebut Ekonomi Bakal Tumbuh dengan Hadirnya Smelter

Dia meminta agar Pemkab Bantaeng segera melakukan evaluasi terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh PT HNAI tersebut.

"Pemkab Bantaeng harus secepatnya melakukan evaluasi TKA bersama dengan pihak Imigrasi bagi pekerja asing di PT HNAI," ujarnya kepada TribunBantaeng.com, Sabtu (26/1/2019).

Evaluasi itu menurut terkait paspor dan visa bagi TKA. Sebab jangan sampai Visa yang mereka gunakam adalah wisatawan tapi faktanya adalah Pekerja.

Dia menyebutkan bahwa aturannya sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

Baca: VIDEO: Pentolan 212 Tabligh Akbar Bareng Sandiaga Uno di Makassar

Baca: VIDEO: Body Mobil Kinclong dengan Sapphire Serum Buatan Topcoat, Lihat Perbedaannya

"Perlu diperjelas itu visa TKA Cina yang bekerja di PT Huadi, apa betul dia menggunakan visa pekerja, atau mereka hanya menggunakan visa wisatawan," tambahnya.

Pihaknya bahkan meminta agar Pemkab Bantaeng twgas jika menemukan TKA yang tidak tertib adminstrasi, agar segera dideportasi ke nagara asalnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial perusahan PT. HNA juga harus jelas peruntukannya ke masyarakat setempat.

Baca: Ada Apa? Yusril Ihza Mahendra Tiba-tiba Ungkit Kegagalan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi

Begitupun dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) milik PT HNAI yang juga menurutnya harus jelas dan aman. Agar tidak berdampak negatif bagi warga sekitar.

"Sampai saat ini, CSR dan Amdal PT HNAI belum di ketahui oleh publik sebagai wujud transparansi, ini perlu diperjelas juga," tuturnya.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube Kami: 

Follow juga akun instagram official Kami: 

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved