Menunggak, BPJS Malah Sarankan RSUD Bantaeng Ngutang ke Bank

Dari lima bulan itu, terhitung tunggakan BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 20 miliar kepada RSUD yang terletak di kawasan Pantai Seruni Bantaeng itu.

Menunggak, BPJS Malah Sarankan RSUD Bantaeng Ngutang ke Bank
Edi Hermawan/Tribunmaros.com
Direktur RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, Sultan. 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Sudah lima bulan belakangan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran ke RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng.

Dari lima bulan itu, terhitung tunggakan BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp 20 miliar kepada RSUD yang terletak di kawasan Pantai Seruni Bantaeng itu.

Bahkan, untuk menutupi biaya operasional RS atas keterlambatan pembayaran itu, pihak BPJS menyarankan manajemen RS untuk ngutang ke Bank.

Baca: Nunggak Lima Bulan, BPJS Ngutang 20 Miliar di RSUD Bantaeng

Baca: Wajib Tahu! Berobat atau Dirawat di Rumah Sakit Pakai BPJS Kesehatan Wajib Bayar, Ini Rincian Tarif!

Baca: TRIBUNWIKI: Berikut Klinik Kecantikan yang Ada di Trans Studio Mall Makassar

Tetapi manajemen RS menolak hal itu, tetapi dia meminta agar BPJS saja yang mengutang ke perbankan dan melunasi utangnya ke RS.

"BPJS berharap RS meminjam dulu ke perbankan, tapi kami tidak mau dan berharap BPJS saja yang meminjam lalu di bayarkan ke RS," kata Direktur RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, Sultan kepada TribunBantaeng.com, Jumat (25/1/2019).

Dia juga membeberkan bahwa alasan dari BPJS atas keterlambatan pembayaran adalah soal belum adanya pasokan dana dari pusat.

Sehingga meski telah diberikan warning deadline masa pembayaran, tetapi jawaban dari BPJS masih mengisyaratkan agar manajemen RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng menunggu.

"Kami sudah kasih deadline pembayaran, tapi masih disuruh menunggu," tuturnya.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Bantaeng, Dilla Darwis mengatakan bahwa salah satu penyebab keterlambatan adalah karena masih banyaknya tunggakan iuran peserta JKN-KIS.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap membayar utang tersebut. Apalagi keterlambatan pembayaran pin menurutnya bakal berbuah denda untuknya.

"BPJS kesehatan tetap berkomitmen untuk bayar tunggakan itu, Terus kalo kami telat membayar, kami tetap harus membayar denda keterlambatan banyak. Sesuai regulasi yang berlaku, denda keterlambatan itu besarannya adalah satu persen dalam setiap bulan," ujarnya. (*)

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved