Gubernur-KPU Sulbar Bahas Status Pemilu di Wilayah Tapal Batas

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Gubernur, Ali Baal Masdar (ABM) membahas status pemilu yang tinggal di wilayah sengketa tapal batas Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi berlangsung di ruangan kerja gubernur, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (4/1/2019).

"Pertemuan ini bukan membahas soal batal wilayah yang dalam status sengketa, tapi kami mau memastikan bagaimana warga yang tinggal di daerah sengketa itu, hak memilihnya bisa terakomodir, apakah di Sulbar atau di Sulteng,"kata Ketua KPU Sulbar, Rustang, kepada TribunSulbar.com, saat ditemui usai temui gubernur.

Baca: IMPS Marioriawa Gotong Royong Bersihkan Puing Jembatan Gantung

Baca: Kejutan Bursa Transfer, Teco ke Bali United / Madura United, Rakic ke PSM, Persib, Persija, Arema?

Baca: Temui Danny, Kalapas Makassar Bawakan Roti Produk Warga Binaan

Baca: Dibackup Polda Sulsel, Timsus Polsek Rapocini Amankan Tiga Pelaku Begal

Baca: VIDEO : Tanggapan Pengunjung Soal Tarif Jembatan Kaca Patung Yesus Buntu BurakeTana Toraja

Baca: Sepekan Hujan Terus Turun di Pangkep, Dermaga Pangkajene Tergenang

Baca: Maia Estianty Bahas Soal Karma saat Ditanya Soal Kehidupan Ahmad Dhani Kini, Ini Videonya

Baca: Angin Kencang Terjang Sejumlah Pondok Wisata di Ammani Pinrang

Baca: Hotman Paris Gebrak Meja di Depan Chikita Meidy: Baru Kali ini Ada Tamu Menghina Hotman Paris

Baca: Video Gelombang Tinggi di Dermaga Pangkajene

Baca: Sumbangan Dana Kampanye Nihil, Dosen STAI Al Gazali: Sulit Dipercaya

Baca: Sumbangan Dana Kampanye Nihil, Dosen STAI Al Gazali: Sulit Dipercaya

Rustang mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal, karena pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan KPU Sulteng untuk membicarakan hal tersebut.

"Intinya kita hanya berjuang bagaimana melindungi hak pilih warga negara sebanyak 457 yang masuk dalam wilayah sengketa itu, bisa tersalurkan dengan baik,"ujarnya.

Mantan Ketua Panwaslu Mamuju Tengah itu mengatakan, sebanyak 457 warga yang masuk dalam wilayah sengketa itu masih ber KTP Pasangkayu Sulbar, hanya saja berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 tentang batas wilayah, ada tiga dusun yang dianggap menyeberan.

"Namun menurut pembahasan tadi, ternyata itu juga masih berpolemik karena pak gubernur sudah menghadap ke Kemendagri, masih banyak hal yang perlu dibicarakan, namun kami tidak disitu, kami hanya ingin pastikan hak pilih warga tetap terakomodir apakah di Sulbar atau di Sulteng,"kata dia.

Sementara Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, pihak akan tetap mendukung KPU untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap tersalur. Dengan cara, ikut dalam pertemuan antara KPU Sulbar dan Sulteng.

"Soal teknisnya kita serahkan ke KPU Sulbar dan KPU Sulteng. Kalau rakyat masih mau memilih di Sulbar yah silahkan, tapi kalau mau memilih di Sulteng kita juga berikan kebebasan. Yang salah itu kalau mereka tidak memilih, tapi itu juga kebebasan mereka,"katanya.

"Namun perlu kita ketahui, kode wilayah untuk pemilihan belum masuk di Sulteng, masih di Sulbar. Soal Permendagri, itu akan dianulir kembali karena saya sudah menghadap ke Kemendagri, ternyata memang ada kesalahan administrasi,"ujarnya.

"Sehingga kita kaji ulang setiap poin di Permendagri itu. Yang disengketakan itu 3 kilometer, nah kenapa masuk 5 kilometer, kemudian kenapa disengketakan kembali yang sudah selesai dibahas dari dulu,"tambahnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan hasil evaluasi dari Kemendagri, apakah tetap 3 kilometer masuk di Sulteng atau tetap mengacu pada peta awal.

"Tapi kita berharap tidak ada perubahan, kalau toh ada hasil di dalam, mari kita bicarakan dengan baik, jangan rubah kebijakan,"tuturnya.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube: