Disnaker Palopo Warning Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem UMP

Saat UMP Sulsel yang tadinya Rp 2,6 juta juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2,8 juta

Disnaker Palopo Warning Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem UMP
tribunpalopo.com/hamdan soeharto
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Palopo, Subair 

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO COM, WARA - Pemerintah telah memutuskan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8 persen.

Saat UMP Sulsel yang tadinya Rp 2,6 juta juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2,8 juta. Itu mengacu pada surat edaran kementerian ketenagakerjaan nomor B.240/M-NAKER-PHI9SK/X/2018.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Palopo, Subair mengatakan, sesuai aturan itu, perusahaan yang tidak mengikuti dapat diberikan sanksi pidana maupun denda.

"Menurut UU NO 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, perusahaan yang memberi upah kepada karyawannya di bawah UMP dapat dipidana dengan hukuman 1 sampai 4 tahun penjara. Selain itu, perusahaan juga dapat didenda sebesar Rp 100 hingga 400 juta," ujarnya, Rabu (5/12/2018).

Subair menambahkan, ketentuan UMP itu tidak berlaku bagi usaha kecil dan mikro (Marginal), atau perusahaan yang memiliki aset di bawah Rp 250 juta.

"Jika ada karyawan yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi perusahaan tempatnya bekerja, segera melapor ke Dinas Tenaga Kerja, Insya Allah akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku," ungkapnya. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Arif Fuddin Usman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved