GP Ansor Bontoa Kecewa Pengadaan Air Bersih untuk Warga Tak Masuk dalam APBD
DPRD dinilai lebih memprioritaskan nasib warga yang bermukim di Bantimurung.
Penulis: Ansar | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wertawan Tribun Timur, Ansar Lempe
TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor, Bontoa, Amrullah Basri mengaku, kecewa terhadap kebijakan Pemkab dan DPRD Maros, Kamis (29/11/2018).
Pasalnya, pada penetapan APBD 2019 beberapa waktu lalu, Pemkab dan DPRD tidak meanggarkan pengadaan dan program air bersih untuk warga Bontoa.
DPRD dinilai lebih memprioritaskan nasib warga yang bermukim di Bantimurung.
Meski air melimpah, namun pemerintah tetap mengucurkan anggaran penelitian, dengan opsi membendung air sungai Bantimurung.
"Kami di Bontoa, sudah lama alami krisis air bersih. Tapi kami merasa diabaikan oleh kebijakan pemerintah. Kenapa tidak ada anggaran untuk penelitian sumber air di daerah kami," katanya.
Padahal, sebelum penetapan APBD 2019, Ansor Bontoa menghadiri Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Maros, Direktur PDAM Abdul Baddar dan Dinas Pekerjaan Umum
Pada RDP tersebut, PDAM Maros mengajukan tiga opsi solusi untuk mengatasi krisis air bersih daerah pesisir.
Opsi pertama, mengalirkan air dari Bantimurung, kedua melakukan pengeboran air di sekitar Kelurahan Boribellayya dan ketiga membendung air sungai Majannang.
"Tapi saat penetapan APBD, malah tidak ada kebijakan yang berpihak kepada warga Bontoa. Seharusnya, krisis air bersih menjadi prioritas. Kami sudah lama menderita karena air bersih," katanya.
Padahal warga sangat berharap, didalam APBD 2019, sudah ditetapkan anggaran penyediaan air bersih bagi warga Bontoa. Sehingga warga tidak kesusahan lagi.
Ketua DPRD Maros, Chadir Syam belum merespon saat dikonfirmasi melalui ponsel.(*)