Banggar Belum Setujui Anggaran Operasional TP2D Bentukan Nurdin Abdullah

Diketahui, Pemprov Sulsel telah mengusulkan anggaran operasional TP2D senilai Rp 3,6 Miliar.

Banggar Belum Setujui Anggaran Operasional TP2D Bentukan Nurdin Abdullah
dok.tribun
FORDOS VS TP2D - Forum Dosen foto bareng Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) usai diskusi di Redaksi Tribun Timur, Makassar, Selasa (6/11/2018) sore. Mereka adalah, (duduk/dari kanan): Koordinator Forum Dosen Dr Adi Suryadi Culla, Prof Dr Qasim Mathar, Prof Dr Marwan Mas, Prof Dr Abd Muin Fahmal, Prof Dr Ma'ruf Hafidz, Koordinator TP2D Prof Dr Yusran Yusuf, Dr Aswar Hasan, serta (beriri/dari kanan): Dr M Yahya Mustafa, Andi Lukman Irwan MSi, Bidang Kreatif TP2D Andrew M, Ambudsman Sulsel Muslimin B Putra, Arqam Azikin, Dr Amir Muhiddin, Dr Jayadi Nas, Sawedi Muhammad MSc, Dr Naidah Naing, Bidang Kreatif TP2D Nikita Andi Lolo, Bidang Kreatif TP2D Janice Widjaja, Bidang Hukum TP2D Dr Zulkifli Aspan, dan Bidang Kreatif TP2D Zulham Arief. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan belum menyetujui anggaran operasional tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

Diketahui, Pemprov Sulsel telah mengusulkan anggaran operasional TP2D senilai Rp 3,6 miliar.

Anggaran itu juga telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

Baca: Hasil Survei Median: Elektabilitas Prabowo-Sandi Dekati Jokowi-Maruf, Ternyata ini Penyebabnya

Baca: 2019, MUI Enrekang Bakal Dapat Anggaran Hibah Rp 100 Juta

Baca: DPRD Sulsel: Anggaran Biro Pemerintahan Umum Hanya 1,4 Miliar

Baca: Rintis Usaha Kopi di Kampus UMI, Robocoffee Kini Jadi Tempat Nongkrong Mahasiswa dan Dosen

"Belum ada persetujuan banggar. Pembahasan belum berjalan," tegas Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, Selasa (26/11/2018).

Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Takalar tersebuat, menambahkan, apakah wajar atau tidak wajar soal usulan anggaran operasional itu prosesnya sementara berjalan di Komisi D DPRD Sulsel.

Baca: Jelang Bali United vs Persija Jakarta, Pengamat: Laga Penghakiman Bagi Tuan Rumah

Baca: Mahasiswa Asal Mamasa Galang Dana untuk Korban Longsor

Baca: Gunakan Gelang Emas 5 Gram, Wanita Ini Jadi Korban Jambret di depan Hotel Helios Bone

"Silakan tanyakan ke komisi D karena OPD yang ditempati mitra kerjanya. Komisi D yang itu bahas sehingga yang tahu komisi D karena di Banggar berlanjut rapat kerja  penyelarasan dan penyerasian. Wajar atau tidak kita akan dengarkan laporan komisi D nantinya," jelas Fachruddin.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

Penulis: Abdul Azis
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved