Guru Honorer Maros Mogok Kerja, Proses Pembelajaran Murid SD Terganggu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Aksi mogok kerja sejumlah guru SDN di Maros berdampak pada proses pembelajaran murid. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaiannya dari Pemkab.

Guru tersebut berkumpul di lapangan Pallantikang Pemkab Maros dan kantor Dinas Pendidikan, Senin (15/10/2018).

Seperti yang dialami di SDN 39 Kassi, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale. Guru PNS kewalahan mengajar.

Empat guru honorer absen mengajar, lantaran mengikuti aksi mogok kerja tersebut. Sementara guru PNS yang ada, hanya tujuh orang.

Kepala UPTD SDN 39 Kassi, Andi Ningsih mengaku turun tangan mengatasi dampak aksi mogok kerja honorer. Dia harus mengajar dua kelas, supaya pembelajaran murid tidak tertinggal.

"Ada empat guru honorer dari sekolah kami yang ikut aksi mogok. Sementara guru yang tinggal, hanya tujuh orang. Makanya saya ajari dua kelas," katanya.

Aksi mogok kerja honorer membuat Ningsih kewalahan. Saat prioritaskan mengajar, pekerjaannya sebagai kepala sekolah terbengkalai.

Sejumlah berkas di meja kerjanya menumpuk. Padahal harus segera dirampungkan. Ningsih harus lebih bekerja keras.

"Saya mengajar murid, pekerjaan menumpuk. Ada dua tugas yang harus dijalankan secara bersamaan. Tugas sebagai kepala sekolah dan mendidik anak," katanya.

Dia mengakui, tanpa kehadiran guru honorer, proses pembelajaran tergangu. Guru honorer juga memiliki peran penting untuk mencerdaskan anak.

Meski tergangu, Ningsih tetap mendukung honorernya untuk memperjuangkan nasibnya. Aksi mogok kerja, merupakan hak honorer.

"Kita tidak bisa apa-apa. Mereka juga perjuangkan nasibnya. Kalau masalah terganggu, pasti terjadi. Guru honorer sangat berpengaruh," katanya. (*)