Tuntut Keadilan, Honorer K2 Bulukumba Unjuk Rasa di Kantor DPRD Bulukumba

Namun ia mengaku telah menyurat ke kementerian terkait dengan polemik penerimaan CPNS oleh honorer K2.

Tuntut Keadilan, Honorer K2 Bulukumba Unjuk Rasa di Kantor DPRD Bulukumba
firki arisandi/tribunbulukumba.com
Puluhan anggota Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Bulukumba, berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Jumat (14/9/2018) siang. 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Puluhan anggota Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Bulukumba, berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Jumat (14/9/2018) siang.

Aksi tersebut sebagai wujud protes terhadap Permempan No 36 tahun 2018, yang mengatur batasan usia honorer eks kategori 2 sebagai persyaratan CPNS 2018.

Menurutnya, peraturan tersebut sama halnya mengkebiri hak honorer dan sama sekali tak berprikeadilan.

"Kami meminta DPRD Bulukumba agar mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mengahapus aturan tersebut. Kami sudah mengabdi selama puluhan tahun," kata salahsatu orator, Bahtiar Zibran.

Aksi tersebut sempat diwarnai pembakaran ban bekas, namun hal itu tak berjalan lama setelah pihak anggota DPRD menerima para pendemo di ruang rapat paripurna.

Beberapa wakil rakyat yang menerima aspirasi pendemo yakni Ketua DPRD Bulukumba Andi Hamzah Pangki, Hj Hilmiaty Asip, H Patudangi Azis, H Bactiar Ilham dan beberapa legislator lainnya.

Baca: Persoalkan Penerimaan CPNS K2, Ketua KNPI Luwu Utara Surati Jokowi

Baca: DPRD Jeneponto Ajak Pemda Cari Solusi Bagi Eks Honorer K2 Usia di Atas 35 Tahun

Dalam pertemuan itu, Kepala BKPSDM Bulukumba Andi Ade Ariadi, juga turut hadir menerima aspirasi para pengunjuk rasa.

Namun Andi Ade tak dapat berbuat banyak, pasalnya ia mengaku hanya menjalankan regulasi sesuai petunjuk dari kementerian.

Namun ia mengaku telah menyurat ke kementerian terkait dengan polemik penerimaan CPNS oleh honorer K2.

"Kami sudah menyurat ke kementerian. Ini bukan keputusan kami. Ini memang aturan yang dari kementerian, kami hanya menjalankan aturan itu," katanya.

Jawaban Andi Ade tersebut tidak begitu diterima oleh para honorer K2, menurutnya jawaban Andi Ade tak memberikan solusi, dan dianggap hanya bersifat normatif.

Kondisi mulai meredah setelah Andi Hamzah Pangki Bulukumba membacakan surat yang bakal di kirim ke kementerian untuk perubahan regulasi.

"Kami juga akan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan solusi terkait hal ini dengan melakukan audiens dengan Kemenpan dalam waktu dekat ini," ujarnya.(*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved