Satpol PP Enrekang Sosialisasi Penertiban Aset Daerah

Dalam waktu dekat barang sitaan yang berhasil diamankan akan diserahkan kepada pengguna aset.

Satpol PP Enrekang Sosialisasi Penertiban Aset Daerah
m azis albar/tribunenrekang.com
Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Enrekang menggelar sosialisasi proyek perubahan Satpol PP Mammesa terkait penertiban dan pemanfaatan Asset Daerah Tingkat Kabupaten Enrekang 2018. 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan 2017.

Salah satu faktor penyebab Enrekang tidak mendapatkan Predikat WTP dari BPK adalah faktor Aset yang tidak dikelola dengan baik.

Untuk itu, Kepala Dinas satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Enrekang, Abdul Gani menggelar Sosialisasi Proyek Perubahan Satpol PP Mammesa terkait penertiban dan pemanfaatan Aset Daerah Tingkat Kabupaten Enrekang 2018.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah peserta dari seluruh kecamatan yang ada di Enrekang.

Pada kesempatan itu, Abdul Gani, mengatakan tujuan dilakukannya sosialisasi tersebut adalah bagaimana pihaknya memberikan pemahaman kepada seluruh Kecamatan tentang pentingnya penataan asset ke depan.

Sebab, persolan aset kerap menjadi bomerang ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

“Dengan terbentuknya Satpol PP Mammesa kita berharap gaungnya tahun depan akan mendapat perdiket WTP, apalagi jika respon tiap kecamatan sangat tinggi,” kata Gani kepada TribunEnrekang.com, Kamis (6/9/2018).

Ia menambahkan, dalam proses penertiban aset, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bidang Aset Pemkab Enrekang.

Apalagi, Bidang Asset memang adalah leading sektor yang mengetahui suluruh kendaraan dinas yang ada di Enrekang. Sehingga Bidang Aset akan terlebih dahulu bersurat kepada yang bersangkutan terkait aset daerah.

Namun, jika tidak diindahkan aset kembali bersurat ke Satpol PP untuk turun lapangan untuk lakukan proses penyitaan.

Selama ini, dari mekanisme seperti itu, pihaknya sudah berhasil mengamankan 9 unit roda empat dan 1 unit roda dua yang ditarik dari masyarakat dan ada juga dari perangkat desa.

"Kami tentu melakukan langkah sesuai mekanismenya, penertiban ini akan terus dilakukan demi terciptanya pemanfaatan asset daerah yang baik," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat barang sitaan yang berhasil diamankan akan diserahkan kepada pengguna aset.

Untuk memaksimalkan penertiban aset, pihaknya bakal membentuk tim di setiap OPD.

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help