Pemilu 2019

Soal Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg, Begini Kata Pengamat di Sulsel

Meski demikian, KPU RI menegaskan tetap pada pendiriannya, yakni melarang eks narapidana korupsi menjadi caleg.

Soal Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg, Begini Kata Pengamat di Sulsel
tribunlampung.com
Pilcaleg 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapadidana korupsi maju mencalonkan diri sebagai Bacaleg menuai perbedaan.

Meski demikian, KPU RI menegaskan tetap pada pendiriannya, yakni melarang eks narapidana korupsi menjadi caleg.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik UIN Alauddin Makassar Firdaus Muhammad mengaku sependapat dengan sikap PKPU yang melarang napi koruptor nyaleg.

Menurut Firdaus, mestinya PKPU dijadikan rujukan bahwa terpidana korupsi dilarang nyaleg.

Baca: 8 Eks Napi Koruptor Masuk Daftar Caleg di Sulsel, 3 Dinyatakan Lolos

Bahwa ada yang menilai mantan korupsi telah sadar atas hukumannya, lalu dia mau mancaleg tetapi sudah tidak bisa, maka hal itu resiko.

"Karena bisa saja publik telah kehilangan kepercayaan," kata Firdaus, Senin (3/9/2018).

"Seorang caleg akan sosialisasi pencitraan diri dan menawarkan program agar terpilih. Namun sulit dihindari adanya opini lain bahwa proses hukum sudah dilalui dan hak politiknya telah dipulihkan. Jadi kita kurang tegas," ujarnya menambahkan.

Pengamat Politik Unismuh Makassar Luhur A Priyanto menilai langkah KPU cukup progresif.

Jika disadari katanya, korupsi politik umumnya berasal dari produk politik kepemiluan, maka regulasi PKPU ini patut didukung.

Baca: Bawaslu Loloskan Bacaleg Eks Napi Koruptor, KPU Silakan Gugat ke MA

"Politik elektoral kita dilakukan ditahap seleksi dan eleksi (election). Regulasi ini juga membuat tahapan seleksi caleg di internal partai politik semakin kompetitif dan menjadikan proses eleksi (election) politisi bersih dan berintegritas di tangan pemilih menjadi lebih mudah," tegas Luhur.

"Tingggal menentukan batasan-batasan untuk tetap menjamin hak konstitusional mantan terpidana koruptor sebagai warga negara. Bahkan sebenarnya bisa lebih progresif, misalnya bila diikuti dalam UU partai politik yang juga mempersyaratkan kepengurusan partai politik tidak boleh bagi pihak yang pernah terpidana korupsi," jelas Luhur.(ziz)

 
 

Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved