Akan Divonis Pekan Depan, Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Harap Bisa Bebas

Nasib empat mantan pimpinan DPRD Sulawesi Barat dintetukan pada Kamis (6/9/2018) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Akan Divonis Pekan Depan, Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Harap Bisa Bebas
nurhadi/tribunsulbar.com
Tuntutan H Andi Mappangara dibacakan dalam oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Mamuju, Kamis (16/8/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nasib empat mantan pimpinan DPRD Sulawesi Barat dintetukan pada Kamis (6/9/2018) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju.

Keempat terdakwa akan dibacakan putusan hukumannya oleh hakim atas dakwaannya dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Sulbar tahun anggaran 2016 sekitar senilai Rp 360 miliar lebih.

"Sesuai dengan agenda sebelumnya, hari kamis sudah pembaca putusan," kata Kuasa Hukum salah satu terdakwa, Abdul Gafur kepada tribun, Minggu (02/09/2018).

Adapun keempat terdakwa yang disidang tersebut yakni, mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya.

Gafur berharap dalam putusan yang dibacakan oleh hakim tidak memberatkan terhadap klienya, karena selama fakta persidangan disebut tidak ada bukti yang menguatkan jika klienya bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU.

"Harapan kami ya divonis bebas, karena di fakta persidangan jaksa tidak mampu membuktikan dakwaanya, termasuk untuk memenuhi unsur pasal 12 huruf i," paparnya.

Empat mantan unsur pimpinan DPRD ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Oktober 2017. Mereka diduga patut bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar tahun anggaran 2016.

Mereka menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.

JumIah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PUIPR, DISNAKBUD, dan SEKWAN. Sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Provinsi Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar. Sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 201

Tersangka dianggap secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modusnya adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga/kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help