Polemik PAW Asman, DPRD Enrekang Kembali Surati KPU

Terbaru, DPRD Enrekang telah menyurat kembali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang untuk kembali meminta satu nama

Polemik PAW Asman, DPRD Enrekang Kembali Surati KPU
muh azis albar/tribunenrekang.com
Ketua NasDem Enrekang, Asman 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Hingga kini Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua Partai NasDem Enrekang, Asman, di DPRD Enrekang masih belum jelas.

Padahal, Asman yang menjadi Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2018 telah mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD Enrekang dari fraksi NasDem sejak Februari 2018 lalu.

Terbaru, DPRD Enrekang telah menyurat kembali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang untuk kembali meminta satu nama Calon PAW Asman dari partai NasDem.

Hal itu dilakukan DPRD Enrekang lantaran adanya surat dari DPP NasDem yang menyatakan nama sebelumnya yang telah diusulkan sebagai pengganti Asman oleh KPU yakni Hardi telah dinyatakan diberhentikan sebagai kader NasDem lantaran pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa.

"Iya memang ada surat dari DPRD Enrekang yang meminta kita mengusulkan kembali satu nama lain, karena Hardi telah dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran ada surat pemberhentiannya dari DPP NasDem," kata Komisioner KPU Enrekang, Rahmawati Karim, Rabu (9/8/2018).

Rahma menjelaskan, dengan adanya surat tersebut pihaknya akan kembali melakukan klarifikasi dan verifikasi administrasi untuk kembali mengajukan satu nama pengganti Asman ke DPRD Enrekang.

"Jadi dengan adanya surat ini, kita akan lakukan lagi vetifikasi berkas adminstrasi dan klarifikasi langsung ke yang bersangkutan," ujarnya.

Ia menambahkan, jika Hardi tidak memenuhi syarat maka KPU Enrekang akan kembali mengambil satu nama pemilik suara terbanyak ketiga di bawah Asman dan Hardi.

Untuk diketahui, di bawah nama Hardi, ada nama Wakil Ketua Bappilu NasDem Enrekang, Abdul Syukur Djamadi.

Sementara Bendahara NasDem Enrekang, Arsyad Gawi, mengakui saat ini terkait siapa PAW Asman masih berpolemik.

"Saya tidak mau bekomentar terlalu jauh, karena sebelumnya ada nama Hardi yang diproses, tapi belakangan ada surat dari DPP terkait pemberhentian Hardi, jadi memang masih belum jelas," tutur Arsyad Gawi.

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help