Kopel Soroti Legislator Sinjai yang Malas Ngantor

Jelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2018, anggota DPRD Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan karena diduga semakin jarang berkantor.

Kopel Soroti Legislator Sinjai yang Malas Ngantor
samsul bahri
Gedung DPRD Sinjai 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA -Jelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2018, anggota DPRD Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan karena diduga semakin jarang berkantor.

Pemandangan tersebut menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sinjai lalu sampai saat ini menjelang pemilihan legislatif. Pekan lalu pada Rabu (1/8/2018) ditemukan dua komisi tak satupun anggota dewannya yang hadir. Komisi tersebut adalah Komisi I dan II.

Terpisah Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Sinjai menyoroti anggota DPRD Sinjai yang akhir-akhir ini malas masuk berkantor. Pengurus Kopel Sinjai Musaddaq mengatakan bahwa perilaku malas anggota dewan Sinjai sebagai bentuk perilaku korupsi, sebab telah mengabaikan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Kemalasan sebagian anggota DPRD Sinjai itu melanggar PP 18/2017. Sebab dalam PP itu anggota dewan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya karena ada jaminan peningkatan tunjangan termasuk harus rajin masuk kantor,” kata Musaddaq, Minggu (5/8/2018).

Tunjangannya saat ini ditingkatkan dan untuk anggota DPRD Sinjai rata-rata menerima gaji dan tunjangan lebih dari Rp 20 juta per bulan per anggota DPRD.

" Jika hal itu terjadi terus menerus, wajah parlemen Sinjai akan semakin tidak berkualitas. Kepada masyarakat bisa menilai yang mana anggota dewan yang malas untuk tidak dipilih lagi pada Pileg 2019 mendatang,” kata Musaddaq.

Ditambahkan aktivis lainnya di Sinjai bernama Ambo Tang bahwa dua tahun terakhir ini malas membawa aspirasi ke DPRD Sinjai karena selalu berakhir ke studi banding. " Padahal yang tadinya bisa diselesaikan tanpa studi banding, kini anggota DPRD Sinjai rata-rata menyelesaikan masalah dan aspirasi warga setelah keluar studi banding ke Jakarta," kata Ambo Tang.

Menurut Ambo Tang bahwa anggaran untuk studi banding tersebut bisa dihemat untuk membiayai anggaran infrastruktur jalan di Sinjai. Apalagi baru-baru ini terdapat warga Gareccing, Sinjai terpaksa patungan beli material benahi jalan rusak karena anggaran jalan tidak cukup.

Terpisah Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar mengatakan bahwa anggota DPRD Sinjai tidak ada ditempat karena miliki tugas lain di tempat lain, seperti melakukan konsultasi di Makassar.

Menurut Haris bahwa anggota DPRD Sinjai menjadi keharusan studi banding ke daerah yang ditempati konsultasi. Sebab mereka tidak mau jika keputusan yang dihasilkan bisa berdampak hukum nantinya, jelasnya. (*)

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved