Pemprov Sulbar Raih Predikat WTP dari BPK, Tapi?

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Sulbar, BPK masih menemukan beberapa permasalahan.

Pemprov Sulbar Raih Predikat WTP dari BPK, Tapi?
nurhadi/tribunsulbar.com
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2017 di ruangan rapat paripurna gedung DPRD Sulbar, Selasa (5/6/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tahun 2017.

Predikat WTP tersebut diraih Pemerintah Provinsi Sulbar empat kali berturut-turut sejak tahun 2014. Predikat tersebut diserahkan langsung oleh Pemeriksa Utama BPK-RI, Saiful Anwar Nasution, dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Selasa (5/6/2018).

Saiful Anwar dalam sambutannya menyampaikan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," tuturnya.

Baca: Gagal Raih WTP, Sekda Pemkab Enrekang: Kinerja OPD Belum Profesional

Baca: Pemkab Barru Raih Predikat WTP, Ini Kata Bupati

Ia mengatakan, meski meraih WTP tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Namun tidak mempengaruhi kewajaran dalam penyajian laporan keuangan.

Berkaitan dengan itu, Saiful Anwar meminta pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaaan diterima.

"Semoga ini dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," ujarnya.

Ia berharap Sulbar ke depan bisa mempertahankan kembali predikat WTP agar pembangunan di segala bidang dapat meningkat dan pelayanan kepada masyarakat pun semakin baik.

Berikut catatat permasalahan hasil pemeriksaan BPK :

1. Terkait sistem pengendalian internal, antara lain terkait:

- Pencatatan buku mutasi gudang farmasi dan kartu persediaan pada 28 unit pelayanan RSUD tidak tertib.
- Kesalahan pengangaran belanja pada tiga OPD senilai Rp 2.647.015.000,00;
- Aset renovasi per 31 Desember 2017 senilai Rp 26.456.396.155,00 tidak diyakini keberadaannya;
- Pengajuan klaim pelayanan kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tidak Tertib;

2. Terkait kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- Pembayaran dan pertanggungjawaban belanja jasa medik Program Jaminan Kesehatan pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai ketentuan;
- Besaran tunjangan perumahan anggota DPRD dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tidak sepenuhnya memperhatikan kewajaran harga;
- Pembayaran tunjangan transport anggota DPRD TA 2017 melebihi ketentuan standar Biaya masukan TA 2017 senilai Rp232.880.000,00;
- Pemberian uang representasi kepada tenaga ahli tidak sesuai ketentuan senilai Rp 160.250.000,00;
- Pendistribusian pengadaan benih jagung untuk cadangan benih daerah belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 397.653.350,00;
- Proyek pembangunan gedung rumah sakit daerah tipe B Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerusakan pada beberapa hasil pekerjaan;
- Pembayaran tunjangan profesi, tambahan penghasilan dan tunjangan khusus guru PNSD tidak sesuai ketentuan.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved