PT Unggul Diduga Putus Akses Jalan Tani di Baras Pasangkayu, Ini Masalahnya
Protes tersebut karena jalan ini merupakan jalan alternatif penghubung antara Kecamatan Baras dan Kecamatan Duripoku.
Penulis: Nurhadi | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, PASANGKAYU - PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Afdeling Baribi, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diduga melakukan pemutusan akses jalan tani masyarakat.
Pemutusan jalan yang berstatus lahan sengketa antara perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sejak empat tahun terakhir, sempat menuai ketegangan karena mendapat protes dari ratusan warga Desa Towoni dan Desa Sipakainga.
Protes tersebut karena jalan ini merupakan jalan alternatif penghubung antara Kecamatan Baras dan Kecamatan Duripoku.
Berdasarkan keterangan warga, ada 15 titik jalan tani digali oleh pihak perusahan dibawah pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap.
Baca: Antisipasi Macet Panjang di Momen Mudik, Lantas Maros Siapkan Jalur Alternatif
Baca: Macet di Depan Kantor Samsat Jeneponto, Ini Jalur Alternatifnya
Warga setempat, Haris, Senin (4/6/2018) mengatakan akses jalan tani yang diduga rusak oleh perusahan adalah jalan alternatif yang sehari-harinya digunakan warga untuk mengeluarkan hasil kebun menuju ke ibu kota Desa Sipakainga.
"Penggalian yang dilakukan pihak perusahaan sepihak, tanpa berkordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa," katanya.
Sementara Kapolres Pasangkayu, AKBP Made Ary Pradana mengatakan berdasarkan laporan pihak perusahaan, akses yang diputus tersebut bukan jalur umum dan ditengarai menjadi tempat para pencuri buah sawit.
"Diduga dijadikan jalur para pencuri kelapa sawit sehingga perusahaan memutus, kemudian alasannya jalan itu juga bukan jalan umum," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Firman menyayangkan hal itu sebab merugikan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.
Menurutnya, seharusnya pihak perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah sebelum mengambil tindakan agar dapat dicarikan solusi.
"Dalam waktu dekat, kami akan surati PT Unggul untuk membicarakan hal ini," tambahnya.(*)
