Setahun Pimpin Sulbar, Ini Tiga Catatan Senator Sulbar Untuk ABM-Enny
Menurut senator dua periode itu, banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah ABM-Enny. Diantaranya adalah Bandara Tampa Padang yang belum selesai
Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar - Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) genap setahun memimpin Provinsi Sulawesi Barat pada 12 Mei 2018 mendatang.
ABM-Enny dilantikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Mei 2017 lalu, bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Banten dan Kepulauan Bangka Belitung.
Jelang setahun pemerintahan bertagline 'Maju Malaqbi' ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Sulbar, Muhammad Asri Anas, memberikan tiga catatan.
"Prinsip membangun itu adalah keberlanjutan, sehingga saya berharap ada sinergi program yang pernah diletakkan oleh Gubernur sebelumnya. Contohnya, pembangunan fisik atau infrastruktur,"kata Asri Anas kepada TribunSulbar.com, di Mamuju, Selasa (8/5/2018).
Menurut senator dua periode itu, banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah ABM-Enny. Diantaranya adalah Bandara Tampa Padang yang belum selesai, infrastruktur kategori jalanan provinsi serta penataan sungai dan jalan negara.
"Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, guebrnur harus mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan, karena itu penting dalam sebuah pemerintahan,"ujarnya.
Yang kedua, kata pria kelahiran Tapango Polman itu, gubernur harus benar-benar memahami serius apa fungsi provinsi, sebab penting sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
"Salah satunya melakukan pembinaan penataan daerah otonomi di bawahnya, sehingga sinergi terbangun,"ujarnya.
Kemudian yang ketiga, menurut alumni Fakultas Sastra Unhas itu, gubernur harus senantiasa memperbaiki hubungan dengan seluruh unsur pemerintah daerah, seperti DPRD.
"Saya tidak pernah menemukan pembangunan itu berhasil ketika Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD tidak sinergi. Sinergi ini tentu bukan hanya komponen itu, bisa jadi Gubernur dan Sekda. Karena Sekda itu punya otoritas tersendiri sebagai panglima birokrasi dan bila itu tidak diberikan pasti tidak akan sinergi,"paparnya.
"Salah satu menurut saya, pemerintahan ada yang dikatakan manajemen emosi, mulai penempatan kepada dinas jangan menumpuk dari satu kabupaten. Kalau bisa harus dibagi-bagilah,"lanjutnya.
