Sebanyak Ini Warga Kelurahan Bonto Kamase Bulukumba Belum Miliki KK dan e-KTP
Bahkan, lanjut Abd Rajab, di Lingkungan Nipisi ada sekitar 200 kepala keluarga yang tidak memiliki KK maupun e-KTP.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Sekitar 800 kepala keluarga di Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Hal tersebut disampaikan oleh legislator daerah pemilihan (Dapil) Herlang, Abd Rajab kepada TribunBulukumba.com, Kamis (5/4/2018).
"Saya turun langsung ke masyarakat, kurang lebih 800 kepala keluarga, yang belum memiliki e-KTP," ujarnya.
Diantara 800 kepala keluarga tersebut, kata Abd Rajab, sudah ada berapa yang telah melakukan perekaman, namun hingga kini e-KTP-nya belum terbit.
Bahkan, lanjut Abd Rajab, di Lingkungan Nipisi ada sekitar 200 kepala keluarga yang tidak memiliki KK maupun e-KTP.
Ia berharap kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba segera melakukan tindakan terkait masalah tersebut.
Selain itu Rajab meminta kepada lurah maupun kepala lingkungan agar tidak memberikan bantuan rastra bagi warga yang tidak memiliki e-KTP.
"Bahaya, nanti disalahgunakan dan bantuan ini jadi tidak tepat sasaran," tambahnya.
Kepala Disdukcapil Bulukumba, Andi Mulyati Nur beberapa waktu lalu mengungkapkan, pihaknya telah melakukan jemput bola dan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun lurah.
Namun, partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan masih tergolong rendah.
"Kita sering turun ke masyarakat, libatkan PKK, tapi banyak alasannya, ada yang pergi ke kebunlah, urus rumah tanggalah, dan lain-lain," ujar Mulyati.
Sehingga, lanjut dia, pada saat membutuhkan kelengkapan administrasi tersebut, masyarakat selalu ingin cepat dan cenderung tidak sabar.
"Kalau mau mengurus misal BPJS, baru dia mau urus cepat-cepat administrasinya. Kalau lama selesai, marah-marahmi. Sorot pelayananlah dan sebagainya," tambahnya.
Padahal, tambah Mulyati, pihaknya hanya melakukan perekaman dan langsung terinput ke server pusat, setelah itu server pusatlah yang bakal mengirim kembali data-data yang telah siap untuk dicetak.
Salah satu upaya yang dilakukan Disdukcapil, kata dia, yakni dengan memaksimalkan program gerakan tuntas administrasi kependudukan (Gertak) 2018.
Ia berharap, masyarakat peduli terhadap kelengkapan administrasi kependudukan dan segera melakukan perekaman.
