Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Meningkat, Pemkot Makassar Raih Penghargaan

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan.

Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Anita Kusuma Wardana
HANDOVER
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Meningkat, Pemkot Makassar Raih Penghargaan 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Wilayah III pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan.

Rata-rata nilai evaluasi SIKAP pada kabupaten/kota sebesar 47,57 meningkat 8,59 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 45,91.

Meningkatnya akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pemprov kabupaten/kota, nampak mengalami peningkatan signifikan di wilayah III yang meliputi Sulawesi, DIY, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Hal tersebut diutarakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat membuka pertemuan SAKIP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (13/2/2018) kemarin.

Menurut Asman Abnur di hadapan peserta SAKIP, pemerintah kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya perbaikan yang nyata, bagi peningkatan efisiensi birokrasi di pemerintahannya,

Di kesempatan itu pula KemenPan RB menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkot Makassar yaitu Penghargaan Penilaian Kinerja dengan Predikat B, yang merupakan penilaian tertinggi dari seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Slatan.

Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Baso Amiruddin yang didampingi kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim dan Kabag Ortala Moh Syarif.

Menteri juga memberikan apresiasi kepada beberapa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing.

e-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved