Pemkot Makassar Tak Ingin Buru-buru Resmikan PTSP dan PKL Center, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar tak ingin terburu-buru meresmikan dan menggunakan dua proyek yang kini sudah hampir rampung yakni Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bintang Lima dan PKL Center di Jl Kartini.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan, meski secara fisik sudah rampung, namun masih ada sistem yang harus diperhatikan sebelum menggunakan PTSP dan PKL Center.

Untuk PTSP, Danny mengatakan masih perlu penguatan struktur dan sistem IT. Ia ingin memastikan semua sistem perizinan dipindahkan ke sana sebelum digunakan.

"Di PTSP kita perlu perkuatan struktur, bagaimana sistem IT-nya, apakah semua perizinan sudah masuk di situ, karena saat ini kan semua perizinan masuk di Dinas, saya mau 1000 persen perizinan semua di PTSP,"ujar Danny, Selasa (30/1/2018).

Lanjut Danny, semua hal-hal kecil yang terkait pelayanan ke masyarakat harus dipenuhi, karena dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal jika dipaksakan.

"Itu harus dituntaskan dulu, jangan masuk (PTSP) sebelum tuntas, karena jika dipaksakan pasti akan bermasalah," ucapnya.

"Saya minta selama empat bulan nanti saya cuti, semua dipersiapkan sebaik mungkin, sama dengan kaki limata (PKL Center), saya lihat persoalannya tidak semudah itu, nanti jika dipaksakan tidak berdayaguna dengan maksimal," ucap Danny menambahkan.

Selain kesiapan sistem, Danny juga ingin kesiapan hal-hal lain, salah satunya lahan parkir. Jika PTSP Bintang Lima beroperasi di balaikota, lahan parkir dikhawatirkan akan menjadi masalah sendiri karena masyarakat akan ramai-ramai datang ke sana mengurus berbagai hal.

Danny pun merancang untuk membuat parkir bawah tanah di sejitar balai kota yang ia sebut akan mampu menampung hingga ratusan kendaraan.

"Kita sudah punya desain parkir bawah tanah di bawah Jl Slamet Riyadi, 2019 kita kerjakan, itu bisa menampung hingga 700an kendaraan," ungkapnya.

"Jadi tidak perlu terburu-buru, yang penting sistem SOP-nya di situ selesai dulu, empat bulan ini cukup untuk memenuhi itu karena memang banyak yang menunggu untuk percontohan," pungkasnya. (*)