Harga Beras Naik, Pemerintah Putuskan Impor, Syahrul: Kita Maklumi Kondisinya
Gubernur Sulsel Syahrul YL melakukan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Makassar termasuk Pasar Pabaeng-baeng.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
aldy ir
11:40 AM (1 hour ago)
Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah seorang pedagang di pasar Pabaeng-baeng, Muhammad Thamrin mengatakan, beras tersedia walaupun mengalami kenaikan harga.
"Beras medium Rp7.000 perliter, Rp9.000 perkilo. Harga sedikit naik dari beberapa bulan lalu karena faktoe cuaca, namun stok beras tersedia," kata Thamrin.
Harga beras di Sulsel sendiri merupakan terendah di Indonesia, di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Dimana di Sulsel Rp 9.145/Kg, sedangkan HET Pemerintah Rp 9.450/Kg.
Baca: Stok Beras Sulsel Cukup Hingga 20 Bulan, Besok Kirim Beras ke Aceh
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul YL melakukan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Makassar termasuk Pasar Pabaeng-baeng.
Ia mengatakan stok beras di Sulsel aman, melebihi kebutuhan Sulsel dan daya tahan hingga 20 bulan ke depan.
"Kita sudah cek di lapangan, stok aman, ketahahan untuk 20 bulan ke depan, Sulsel juga siap mengirim beras seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita tinggal menunggu perintah Presiden RI melalui menteri," ujar Syahrul YL.
Baca: Sidak di Pasar Tradisional Makassar, Syahrul YL: Stok Beras Sulsel Aman Kok
Stok yang dimiliki Sulsel 82.000 ton dan over stok 2,6 juta ton, serta Sulsel akan kembali panen beras pada 17 Januari mendatang.
"Rencana impor yang dicanangkan tidak haram, kita maklumi kondisi yang ada. Ketersedian kita di Sulsel merupakan bagian dari emergency system, semua bupati bekerja keras, Sulsel bisa suplai daerah lain," sebutnya, via rilis ke tribun-timur.com.
Saat ini, Pemprov dan Bulog serta Satgas Polda Sulsel terus melakukan koordinasi. Sulsel juga membantu provinsi lain, pada bulan Januari 2018, seperti DKI Jakarta. Dimana Sulsel telah mengirim 50.000 ton.
Sementara itu, untuk Kota Medan, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Jambi, Karawang dan Provinsi Maluku sebesar 1.000 ton, Papua 2.000 ton, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing 1.000 ton.
Guna menstabilisasi harga, Pemprov Sulsel melakukan pengawasan operasi pasar. Berikut langkah-langkahnya :
