Bendahara DPRD Bulukumba Hilangkan Uang Rp 500 Juta

Dikatakan, pengeluaran harus ada laporannya, terlebih uang tersebut merupakan uang negara, maka wajib ada buktinya.

Bendahara DPRD Bulukumba Hilangkan Uang Rp 500 Juta
firki/tribunbulukumba.com
ILUSTRASI: Pengendara motor melintas di depan Kntor DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, AI, diduga menghilangkan uang senilai Rp 500 Juta lebih.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, Andi Mappiwali menuturkan, pihaknya masih memberi kesempatan untuk melakukan pengembalian uang tersebut, sebelum dilakukan audit keuangan Tahun Anggaran (TA) 2017.

"Uang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana Rp 500 juta sudah digunakan, hanya saja laporan kegiatan pertanggungjawaban tidak ada. Harus kembali sebelum audit," katanya.

Dikatakan, pengeluaran harus ada laporannya, terlebih uang tersebut merupakan uang negara, maka wajib ada buktinya.

“Saya minta sekwan menyita surat-surat berharga si bendahara itu sebagai jaminan. Kalau sudah kembali, kita kembalikan jaminanya,” jelas Andi Mappiwali.

Mappiwali menjelaskan,  AI sudah mengakui perbuatannya, bahkan sudah menandatangani surat pengakuan dan bersedia mengembalikan.

"Secara keseluruhan uang yang hilang mencapai Rp 628 juta, namun dia sudah kembalikan Rp 128 juta. Sekarang tinggal Rp 500 juta. Dia harus selesaikan. Kalau tidak, kita akan bawa masalah ini ke proses hukum,” jelas Andi Mappiwali.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Bulukumba, Daud Kahal mengatakan pihaknya belum berani menyebutkan jika hal ini merupakan kerugian negara, karena baru dugaan sementara.

Daud menjelaskan, Inspektorat dan BPK juga belum memastikan hal tersebut, menurutnya akan ada audit dari Inspektorat dan BPK, termasuk pemeriksaan khusus di DPRD agar semuanya jelas.

“Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional dan rekonsiliasi belanja menemukan adanya perbedaan. Untuk itu, sebelum menjadi temuan harus dikembalikan bagaimanapun caranya. Bersangkutan sudah siap dan telah membuat surat peryataan di depan tim Inspektorat,” jelasnya.

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help