KPK Temui Cakka di Luwu, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Luwu, Sulsel Selasa (5/12/2017).

Bupati Luwu, Andi Mudzakkar menerima  Tim KPK di ruang musyawarah DPRD Luwu. 

Cakka, sapaan akrab Andi Mudzakkar menilai sistem sangatlah berpengaruh pada baik tidaknya sebuah pemerintahan.

"Sistem itu paling penting. Banyak orang baik tapi karena hidup dalam sistem yang buruk, sistem buruk itulah yang mempengaruhinya. Sebaliknya, orang tidak baik sekalipun, tapi ketika hidup dalam sistem yang baik, maka lambat laun ia akan berubah sesuai sistem yang baik," ujar Cakka dikutip dalam rilis yang diterima.

Ketua PMI Luwu mengapresiasi atas kedatangan tim KPK dan komitmen mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi yang terintegrasi.

"Sebagai pemerintah daerah, konsolidasi eksekutif-legislatif dalam pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini kami dukung sepenuhnya.

Terima kasih atas kunjungannya, Insya Allah apa yang disampaikan KPK ini, akan jadi perhatian bagi kami dan mendukung sepenuhnya demi pemerantasan korupsi yang terintegrasi, "tegas Cakka.

Dalam pertemuan tim KPK bersama unsur eksekutif dan legislatif ini, perwakilan KPK Heri Nurudin banyak mengulas terkait pemberantasan korupsi pada level pemerintahan daerah.

Heri Nurudin mengatakan, pada tahun 2017 ini pihaknya sudah dua kali membahas pemberantasan korupsi pada tingkat pemerintah daerah.

"Pada Mei ada agenda penting yakni penandatangan komitmen bersama terkait pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri seluruh bupati/walikota se Indonesia," kata Heri.

Heri mengharapkan agar setiap daerah betul-betul ada komitmen kuat untuk melasanakan program pemberantasan koruspi.

"Kalau 2018 nanti tidak kelihatan komitmennya, tidak ada progres sama sekali, tim penindakan akan masuk di daerah bersangkutan.

Hari ini, di Luwu saya melihat komitemen itu ada. Saya mau baik eksekutif dan legislatif sama-sama harmonis. Harmonis dalam hal menjunjung kebenaran. Jangan sampai kasus di Sumatera Utara, Bengkulu dan Jambi, terjadi di Luwu ini," imbaunya.

Heri Nurudin mengungkapkan pengawasan pada pengadaan barang dan jasa.

"Di situ jangan ada lagi memperkaya diri sendiri, koorporasi dan lain sebagainya. Perkaya dirilah secara legal, sesuai aturan. Saya minta, sebelum ketok palu APBD 2018, jangan ada nego-nego. Jangan ada penyuapan, jangan ada pemerasan di situ.

Terima kasih pak Bupati Luwu sudah menerima kami, dan kita sama-sama berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi secara terintegrasi," Heri.(*)