Bahas Aksi Mogok Kerja Dokter, Begini Hasil Pertemuan DPRD dengan RSUD Sulbar
Pertemuan yang digelar secara tertutup itu membahas aksi mogok kerja para dokter di RSUD Sulbar.
Penulis: Nurhadi | Editor: Mahyuddin
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar menggelar pertemuan dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional.
Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju , Senin (9/10/2017).
Pertemuan yang digelar secara tertutup itu membahas aksi mogok kerja para dokter di RSUD Sulbar.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Arman Salimin mengatakan, agenda tersebut untuk memepertemukan pihak rumah sakit dan para dokter untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Baca: Sudah 2 Minggu Dokter RSUD Sulbar Tolak Operasi Pasien, Ini Alasannya
"Kami dari Komisi IV sudah mendengar kekurangan atau tuntutan mereka terkait kondisi fasilitas yang ada di rumah sakit, utamanya obat-obatan, bahan habis pakai dan sarana prasarana pendukung lainnya," kata Amran Salimin.
Persoalan tuntutan para dokter, kata Legislator PAN itu, akan segera teratasi.
Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Banggar, DPRD Sulbar menganggarkan Rp 350 juta untuk jasa para medik dan TPP.
"Sebenarnya itu tidak cukup menurut dokter, tapi itu kita berusaha maksimalkan. Kalau untuk anggaran pengadaan obat sebenarnya itu sudah ada dananya, tetapi kemarin tidak bisa kita cairkan karena gagal lelang," ucap Amran.
Direktur RSUD Regional Sulbar dr Andi Munasir mengatakan, pada prinsipnya rumah sakit tersebut kekurangan anggaran dan SDM.
Baca: Dokter RSUD Sulbar Mogok Kerja, Sekprov: Kita Beri Sanksi
Sehingga membutuhkan support dari anggota dewan dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra RSUD untuk dapat mengatasi kekurangan anggaran.
"Ruangan operasi sebenarnya kita punya, tetapi selama ini kita kekurangan akses listrik masuk dalam ruangan operasi. dan itu sudah disupport oleh Sekprov Sulbar dan Komisi IV DPRD, dan secepat terealisasi pembenahan fasilitas ruangan itu," ujarnya.(*)