Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

SYL Dukung Otonomi Daerah dan Penguatan DPD

SYL berharap DPD harus fokus pada dua bidang fungsi yaitu, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Suryana Anas
HANDOVER
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) hadir sebagai pembicara Simposium Nasional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Gedung Nusantara IV Jakarta, Rabu (4/10/2017). Lembaga Pengkajian MPR RI menjadi pelaksana kegiatan dengan tema "Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI." 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) hadir sebagai pembicara Simposium Nasional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Gedung Nusantara IV Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Lembaga Pengkajian MPR RI menjadi pelaksana kegiatan dengan tema "Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI."

Selain SYL, pemateri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Otoda Soni Sumarsono, Mantan Menteri PAN-RB Ryaas Rasyd, Sekjen Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Anwar Sanusi.

SYL pun mendorong otonomi daerah (Otoda) karena masalah setiap daerah berbeda.

Selain itu, perlu juga ada penguatan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Kondisi yang ada di Jakarta beda dengan yang ada di Pulau Sulawesi. Masalah yang ada di daerah kepulauan dan pegunungan juga berbeda," kata SYL.

Sehingga, dia berharap peran DPD sebagai pembawa aspirasi rakyat di daerah.

"DPD sebagai representasi daerah, DPD membawa aspirasi daerah," ujarnya.

Selain itu, SYL berharap DPD harus fokus pada dua bidang fungsi yaitu, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, DPD perlu kembali pada hakikat pembentukannya yakni untuk mengakomodasikan kepentingan daerah secara efektif dan adil.

"Ini untuk mengembangkan potensi daerah," ujar OSO.

Selain itu, DPD harus lebih maksimal kembali untuk mengisi proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

OSO mengatakan simposium ini untuk menyatakan masukan dan pemikiran yang lebih maju dan demokratik.

Selain itu, ini juga penting untuk menjalin kerjasama kelembagaan antara pusat dan daerah. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved