Jika Bupati Tak Lakukan Ini, Kepala Desa Ancam Boikot Pilkada Jeneponto 2018

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam aksi Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) se Jeneponto dan Parlement Pemuda Indonesia (PPI) mengancam akan melakukan pemboikotan pilkada Jeneponto 2018.

Ancaman itu diutarakan ketua FKPD Mansur usai berunjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Kamis (28/09/2017) siang.

"Kalau dana perimbangan sebanyak 10 persen ini tidak segera direalisasikan tahun ini, maka Pemerintah Daerah akan terkena pinalti dari pusat kurang lebih Rp 16 milliar dan kita akan boikot pikada 2018," kata Kepala Desa Ujung Bulu itu ditemui usai unjukrasa.

Total dana perimbangan 10 persen dari APBD Jeneponto Rp 16.894.031.000 milliar untuk disalurkan ke 82 desa yang ada di Jeneponto.

Hal yang sama diungkap bupati Jeneponto Iksan Iksandar saat menemui pengunjukrasa," Kita ini sepaham, kita juga tidak mau kena pinalti pemotongan anggaran kurang lebih 15 milliar dari pusat jika tidak membayarkan haknya teman-teman, kita rugi dua kali, tapi keputusan  kan kembali ke DPR," kata Iksan.

Menurutnya, pihaknya telah bekerja keras untuk segera direalisasikan dalam pembahasan APBD Perubahan tahun ini.

"Kita sudah masukkan ke KUA PPAS, kita sudah semua usul tapi kan ponisnya di DPR, bahkan kalau mau ditambah Rp 15 milliar kita sudah punya konsep untuk potong anggara PU sekian Dinas Pertanian sekian," tutur Iksan.

Terpisah ketua DPRD Jeneponto Mu Kasmin Makkamula menuturkan jika pihaknya selaku pimpinan DPRD Jeneponto tidak dapat berbuat banyak.

"Ada 22 anggota tim banggar yang menbahas terkait dana ini, di paripurna kemarin saat dibahas itu pengetukan palu itu berlansung secara voting (suara terbanyak) jadi tidak semua anggota DPR yang menolak ada juga yang sepakat cuma kalah banyak," ujarnya menemui pengunjukrasa.