Indeks Kebahagiaan Sulbar Rendah di Bidang Pendidikan, Ini Penyebabnya
Meski angka tersebut menujukan adanya peningkatan, namun indeks kebahagian Sulbar dari indikator pendidikan masih sangat rendah, hanya 54,31 persen.
Penulis: Nurhadi | Editor: Mahyuddin
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar merilis indeks kebahagiaan masyarakat di Sulbar melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017.
Berdasarkan data yang diperoleh TribunSulbar.com, indeks kebahagian warga di Sulbar tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga angka 70,02 pada Skala 0-100 persen.
Meski angka tersebut menujukan adanya peningkatan, namun indeks kebahagian Sulbar dari indikator pendidikan masih sangat rendah, hanya 54,31 persen.
Kepala BPS Sulbar Suntono mengatakan, hal tersebut menunjukan bahwa kepuasan warga Sulbar dalam hal pendidikan masih sangat kurang dan jauh dari kata baik.
Baca: Masyarakat Maluku Utara Lebih Bahagia Ketimbang Sulsel, Kenapa yah, Ini Penjelasan BPS
"Angka paling tertinggi dari indeks kebahagian warga Sulbar, itu ditempati oleh indikator keharmonisan keluarga yakni berada pada 83,07 persen," kata Suntono kepada TribunSulbar.com, Selasa (16/8/2017)
Sedangkan dalam hal indikator pendapatan rumah tangga, kondisi rumah, faslitas rumah, perasaan khawatir dan cemas, pekerjaan, usaha kegiatan pembangunan diri dan kesehatan berada pada angka di bawah 70 persen.
Rendahnya tingkat indeks kebahagiaan warga Sulbar dalam hal pendidikan, diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tingginya pengguran dan pernikahan di usia dini.
"Banyak yang berpendidikan rendah, makanya seseorang akan sulit dalam mencari kerja sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sektor kesejahtraan,bahkan kesehatan," ujar Suntono.
Baca: Belum Merasakan Kemerdekaan, Kaum Difabel di Mamuju Sulbar Lakukan Ini
"Karena tidak adanya pendidikan pada beberapa unsur kesehatan diabaikan.Termasuk juga angka kematian ibu dan bayi karena pendidikanya rendah maka rata-rata anak perempuan di Sulbar baru lulus SD dan masuk SMP sudah menikah," jelasnya menambahkan.
Sutantono berharap, pemerintah daerah memperbaiki sektor pendidikan sehingga semua dapat membaik termasuk IPM.
"Perbaikan itu tidak hanya dari niat, akan tetapi harus juga aksi di lapangan, dalam rangka mengurai persolan ini," ucapnya.(*)