Kesthuri Sulsel Minta OJK Audit Perusahaan Travel di Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Sulsel meminta Otoritas Jasa Keuangan melakukan audit terhadap perusahaan travel yang menggunakan sistem investasi dengan pola subsidi menggunakan dana jamaah lain yang mendaftar belakangan.

Hal tersebut dianggap perlu mengingat beberapa perusahaan travel menghimpun dana para jamaah dan menerapkan sistem investasi yang dapat merugikan calon jamaah.

"Maraknya penawaran investasi Ilegal dan penghimpunan dana masyarakat dengan beragam pola sudah mengkhawatirkan. Kami minta masyarakat selalu waspada karena bentuk-bentuk investasi yang semakin beragam," kata Usman Jasad.

Menurutnya, untuk mencerdaskan dan melindungi umat dari berbagai bentuk umrah pola MLM, ponzi, dan money game lainnya, perlu ada dialog publik secara terbuka. Dialog terbuka tersebut menghadirkan travel-travel yang menjual harga yang dianggap tidak rasional.

"Langkah awal yang sebaiknya dilakukan di Sulsel adalah melakukan dialog. Menghadirkan perusahaan travel yang dianggap menjual paket dengan harga tidak rasional. Pihak terkait yang dilibatkan yaitu Kemenag, penerbangan, perhotelan, provider visa, OJK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain," jelasnya.

Direktur Ujas Tour ini mengatakan, sebelumnya telah ada perusahaan travel yang dibekukan akibat dari pola pengelelolaan dana jamaah.

"Harganya terlalu murah dan uang jamaah diputar dulu di bisnis lain, akibatnya saat jamaah mau berangkat bermasalah. OJK sudah mengaudit FT. Kita harap, OJK melakukan audit yg sama terhadap travel yang menerapkan pola umrah yang sama," katanya.

Ujas sapaannya merinci komponen pembiayaan umrah minimum harga rasionalnya Rp 17,5 juta. Terdiri atas tiket Rp 13 jt, hotel dan katering Rp 3 juta, visa Rp 600 ribu, perlengkapan Rp 500 ribu, handling Rp 200 ribu, bus Rp 100 ribu serta guide Rp 100 ribu. (*)