TribunTimur/

Pelantikan Putra Mahkota Diprotes Keluarga Raja Mamuju Sulbar

Penolakan tersebut dilakukan oleh Keluarga Besar Andi Rotja Baharia Dai atau Maradika Tapplang Tobaineyang.

Pelantikan Putra Mahkota Diprotes Keluarga Raja Mamuju Sulbar
nurhadi/tribunsulbar.com
Pelantikan Putra Mahkota Kerajaan Mamuju menuai protes atau penolakan dari keluarga besar Raja Mamuju, Rabu (12/7/2017). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pelantikan Putra Mahkota Kerajaan Mamuju menuai protes atau penolakan dari keluarga besar Raja Mamuju, Rabu (12/7/2017).

Penolakan tersebut dilakukan oleh Keluarga Besar Andi Rotja Baharia Dai atau Maradika Tapplang Tobaineyang.

Dia merupakan anak pertama dari Raja Mamuju H Andi Jalaluddin Ammana Inda (Dai) atau saudara Andi Maksum Dai (Raja Mamuju) yang saat ini menjabat.

Mereka mendatangi lokasi pelantikan di rumah adat Mamuju yang terletak di Jl KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa membakarbeberapa antribut kerajaan sebagai bentuk penolakan terhadap proses pengukuhan putra mahkota.

Baca: Wakil Bupati Mamuju Lepas Atlet Bulutangkis untuk Kejuaraan Astec Open

Mereka menginginkan proses pelantikan tersebut tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang ada dalam Kerajaan Mamuju.

"Saya cucu langsung dari Raja Mamuju anak dari Andi Khaer Dai, menolak keras proses pelantikan ini, karena tidak sesuai dengan aturan, tidak ada istilah putra mahkota dalamKerajaan Mamuju," jelas seorang cucu Raja Mamuju Andi Hermawan.

"Tidak ada sejarahnya putra mahkota di sini, yang ada itu Raja Mamuju, dan kami mau pelantikan ini dihentikan jangan ada yang disahkan sebagai putra mahkota karena itu tidak benar," ujarnya menambahkan.

Baca: Resmikan Ekowisata Pantai Tapandullu, Pemkab Mamuju Janji Perbaiki Jalan

Ia menilai, perangkat lembaga yang juga akan dilantik itu tidak sesuai dengan dengan aturan.

"Ada beberapa perangkat lembaga adat yang akan dilantik, itu orang tuanya dulu dihukum oleh Raja Mamuju karena memakan uang sima atau uang pajak kalau hari ini, dan kalau sekarang itu dikatakan korupsi," ucapnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help