Ini Kata Aktifis HMI Makassar Terkait Rencana Kedatangan Jokowi ke Makassar
Menurutnya, mestinya, kedatangan Jokowi tersebut bisa menjadi momentum bagi aktifis mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ardy Muchlis
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri
TRIBUN - TIMUR.COM -- Rencana kedatangan presiden Jokowi ke Makassar untuk menghadiri acara pembukaan puncak peringatan Harkopnas ke - 70 Tahun 2017 di Tribun Lapangan Karebosi, Rabu 12 Juli 2017 mendatang mengundang pro-kontra di kalangan aktifis Makassar.
Rencana kedatangan RI 1 tersebut ke Makassar mendapatkan penolakan dari beberapa organisasi mahasiswa di kota Makassar.
Pasalnya, presiden Jokowi dianggap telah gagal mensejahterahkan rakyat selama kepemimpinannnya
Namun, selain mengundang pro dan kontra, kedatangan Jokowi tersebut juga menjadi perhatian beberapa aktifis di Makassar.
Salah satu aktifis HMI MPO Makassar, Najamuddin Arfah punya pandangan lain dalam menyikapi kehadiran Jokowi di Makassar.
Menurutnya, mestinya, kedatangan Jokowi tersebut bisa menjadi momentum bagi aktifis mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai persoalan kebangsaan dan keumatan saat ini.
"Tidak elok rasanya jika kedatangan Jokowi ke Makassar hanya diberikan 'kado' masalah yang parsial. Seperti persoalan pasar sentral, karena persoalan ini saya kira sudah tahap penyelesaian," kata Naja nama sapaanya.
"Sebaiknya cari agenda yg lebih bersifat nasional. Misalnya kriminalisasi ulama, masalah hutang yang kian bertambah, makin senjangnya jarak antara miskin dan kaya," lanjut mantan ketua HMI MPO Makassar ini.
Koordinator Majelis Syuro (MSO) HMI MPO Makassar ini menyarankan, pun kalau teman-teman gerakan mahasiswa tidak ingin melakukan aksi demonstrasi penolakan, tentu masih banyak alternatif penyaluran aspirasi lainnya.
"Bikin kajian yang lebih bermuatan ilmiah sebagai insan cendekia lalu jadikan kado yang dipersembahkan kepada Jokowi secara langsung," tutur staf ahli Komisioner KIP Sulsel ini.
Namun, pertanyaan kemudian, lanjut Najamuddin, apakah dengan cara elegan tersebut mereka yang menyuarakan aspirasi dan ingin menyampaikan kritikan secara langsung kepada Jokowi akan diberikan akses.
" ini juga masalah, akses dan minta jadwal untuk serahkan kado berupa ide dan saran untuk negara kepada Jokowi . Padahal, jika diberikan akses, itu lebih baik dan bisa mejadi modus baru bentuk kontrol negara dan penyelenggaraannya," pungkas Najamuddin. (san)
